Jakarta, landbank.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyerahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh, Kamis, 1 Mei 2025.
Dalam acara yang bertajuk Kegiatan Akad Masal dan Serah Terima 100 Kunci Buruh, ia menyampaikan, bahwa ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi pekerja sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“Dari arahan Presiden Prabowo Subianto, kami pastikan buruh mendapatkan hunian layak. Hari ini bukan sekadar peringatan Hari Buruh, tetapi bukti nyata negara hadir untuk para pekerja,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara dalam sambutan Kegiatan Akad Masal dan Serah Terima 100 Kunci Buruh yang dihadiri landbank.co.id di Pertamina Area Simprug, Kamis, 1 Mei 2025.
Sebanyak 100 buruh penerima manfaat menerima kunci rumah yang dibangun melalui kerja sama antara Kementerian PKP, pengembang perumahan, dan perbankan penyedia Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bersubsidi.
Proses akad massal ini menjadi bentuk percepatan akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.
Baca Juga: Realisasi Anggaran Kementerian PKP Capai Rp 113,61 Miliar per April 2025
“Rumah bukan hanya bangunan, tapi sumber ketenangan agar buruh bisa bekerja lebih produktif. Ini juga bentuk penghargaan negara atas kontribusi mereka,” tambah Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Program ini juga bagian dari realisasi Program 3 Juta Rumah yang terus diperluas cakupannya, termasuk untuk buruh, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat adat.
Kementerian PKP juga menegaskan pentingnya mendorong kebijakan fiskal, insentif pajak, dan dukungan dalam RPJMN agar pembangunan rumah buruh masuk prioritas nasional.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Maruarar menyampaikan bahwa hingga 25 April 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp 113,61 miliar, dengan rincian:
Baca Juga: Sektor Properti Masih Aman, Knight Frank: Tapi Waspada
- Belanja pegawai: Rp 73,15 miliar
• Belanja barang: Rp 39,76 miliar
• Belanja modal: Rp 695 juta.
Awalnya, alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,27 triliun disesuaikan menjadi Rp 3,446 triliun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja.
“Fokus utama kami adalah Program BSPS atau padat karya, pembangunan Rusun dan Rusus, serta layanan dasar perumahan di wilayah desa, kota, dan pesisir,” jelasnya.
Dorongan Kolaborasi Non-APBN dan Fasilitasi Regulasi
Kementerian PKP juga aktif menggandeng berbagai pihak di luar APBN, seperti APBD, APBDes, Kemensos, serta CSR perusahaan, untuk memperkuat penyediaan rumah layak.
Tak hanya itu, peran sebagai regulator dan fasilitator juga dioptimalkan dengan dukungan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, termasuk peningkatan kuota FLPP, pelonggaran GWM, dan pemanfaatan tanah negara untuk perumahan.
Baca Juga: Kementerian PKP Dorong Pemanfaatan Lahan BUMN untuk Pembangunan Rumah Rakyat
Menteri PKP juga mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar:
- Rp 1,157 triliun untuk tambahan BSPS
- Rp 10 miliar untuk pengawasan oleh Itjen
- Rp 670,7 miliar untuk pembangunan Rusun tambahan bagi ASN, TNI/Polri, lembaga masyarakat, dan MBR.
“Dengan gotong royong semua pihak, kami yakin ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan bisa terwujud,” tutup Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam keterangan resminya yang diterima landbank.co.id Kamis, 1 Mei 2025.
Baca Juga: Wamen PKP: Untuk Optimalkan 3 Juta Rumah Butuh Sinergi Pusat dan Daerah
(*)