Jakarta, landbank.co.id– Skema pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan masih dalam pembahasan diantara para pemangku kepentingan.
Terkait pemanfaatan KUR untuk perumahan pemerintah mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk menggali masukan di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam pertemuan menggali pembiayaan untuk perumahan di kantor Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri II, Jakarta Selatan itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Danantara, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dari Kementerian PKP nantinya program ini kan diintegrasikan dengan target pencapaian tiga juta rumah yang disebut sebagai penguatan sumber pendanaan. Yang sumber pendanaan kan ada GWM BI, kemudian juga untuk dukungan FLPP, untuk ekspansi FLPP menjadi 350.000. Nah ini bagian juga dari penguatan pendanaan, kombinasi pendanaan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel usai melakukan diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat di sektor perumahan di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Menurut Didyk Choiroel, pihaknya juga sedang melakukan pemetaan terkait target pembangunan rumah yang ada.
Jadi nantinya pembangunan rumah tidak hanya merenovasi tapi juga mendorong pembangunan rumah subsidi dan komersial.
Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan di kantor BP Tapera tersebut antara lain adalah usulan fitur dan skema pembiayaan berbasis KUR untuk sektor perumahan seperti dari sisi supply dan demand.
Selain itu, juga dibahas mengenai tujuan KUR perumahan, peruntukkan, plafon KUR, suku bunga subsidi, subsidi bunga, tenor, penjaminan, syarat kelaikan calon penerima, dan Risk Acceptance Criteria (RAC).
Sebagai informasi, Danantara akan memberikan dana untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.
Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Berbagai masukan dari pihak perbankan dan pengembang juga disampaikan terkait rencana KUR Perumahan ini. Tentunya semua pihak yang terlibat dalam pertemuan ini menginginkan yang terbaik untuk Program Tiga Juta Rumah.
“Targetnya kita akan mendukung untuk capaian tiga juta rumah, baik itu melalui pembangunan maupun melalui renovasi. Sedang dibicarakan ini, dengan me-mapping antara tadi pengembang yang membangun rumah subsidi dan pengembang yang juga membangun rumah komersial, dan juga dari sisi ke dekonstruksi yang bisa dikoneksikan dengan sistemnya KUR. Skemanya juga belum final,” tutur Sekjen.
Baca juga: Apersi Optimistis Kuota FLPP 350 Ribu Terealisasi, Asal…
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, hasil pertemuan antara stakeholders soal KUR perumahan adalah masih dalam tahap mendiskusikan berbagai masukan dari pengembang atau asosiasi pengembang, Himbara, Bank Swasta, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai pengampu program, kebijakan program, serta Danantara serta dari Kementerian PKP.
