Jakarta, landbank.co.id– Elemen masyarakat yang mendapat akses pembiayaan kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) kian beragam.
Bila sebulan sebelumnya dari kalangan tenaga kesehatan (nakes), awal bulan ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjembatani karyawan perusahaan media dan para pekerja migran Indonesia (PMI).
“Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis, 8 Mei 2025.
“Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.
Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia.
Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri.
Baca juga: Karyawan Swasta Serap KPR FLPP Rp5,14 Triliun
“Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran,” kata Karding.
Salah satu pekerja migran, Nurlia mengaku pernah bekerja di Hong Kong selama 5 tahun dengan penghasilan dengan gaji sekitar Rp7 juta per bulan. Dirinya yang belum berkeluarga sangat senang karena bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi.
“Terimakasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk.membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian,” katanya.
Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyampaikan, pihaknya sangat siap mendukung program penyediaan perumahan pekerja migran ini. Pihaknya mengapresiasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Kementerian PKP, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPS dalam mensukseskan program ini.
“Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat,”ujarnya.
Dalam peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia kali ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kepala BPS Menteri P2MI, dan Menteri PKP dalam membangun sinergi lintas instansi terkait penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia.
Baca juga: Lima Negara Ini Punya Tata Kelola Kota yang Bikin Takjub
Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan Kementerian P2MI dan BP Tapera dalam sinergi untuk mempermudah akses pembiayaan dan penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia.
Sata yang sama, BNI sebagai penyalur KPR FLPP juga melaksanakan akad kredit rumah subsidi bersama 40 orang perwakilan pekerja migran secara offline dan 90 orang pekerja migran yang bekerja di Hong Kong dan Taiwan secara online.
“Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan,” tutur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies.
Menurut orang tua salah satu pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Wahyudi, dirinya sangat senang dengan Program Rumah Untuk Pekerja Migran Indonesia ini.
Pasalnya, kesempatan anaknya sebagai pekerja migran untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih besar.
“Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya,” katanya.
Dia mengaku, rumah bagi pekerja migran yang berada di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 di Jalan Subang Pamanukan, Neglasari, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki kualitas yang baik.
Selain itu, fasilitas umum dan sosial yang tersedia juga baik sehingga diharapkan nanti ketika anaknya kembali dari luar negeri bisa langsung menempati rumah yang telah dibelinya dari hasil tabungan selama bekerja.
“Anak saya membeli rumah subsidi ini dengan harga Rp166 juta dengan angsuran KPR FLPP sebesar Rp1,2 juta selama 15 tahun. Setiap bulan dia mengirimkan penghasilannya ke saya sebesar Rp4 juta. Rumahnya ukuran 30/72 dan memiliki kamar ada 2 kamar mandi, 1 toilet dan ruang tamu serta ukuran rumah dan lahannya cukup luas,” katanya.
Baca juga: Begini Komposisi Rumah Subsidi bagi Tenaga Kesehatan
Wahyudi juga berharap program rumah subsidi bagi pekerja migran seperti ini terus berlanjut dan tidak terhenti. Hal itu dikarenakan banyak warga Subang yang bekerja di luar negeri ingin memiliki rumah sendiri meskipun harus mengangsur secara KPR.
Sementara itu, General Manager PT Harva Jaya Mandiri Coco Mintaria, selaku pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 mengaku optimistis program penyediaan rumah bagi pekerja migran ini bisa mendongkrak penjualan rumah bersubsidi di Kabupaten Subang.
Apalagi banyak generasi muda dan warga Subang yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.
“Di Kabupaten Subang ini banyak warga yang bekerja sebagai pekerja imigran baik sebagai TKI dan TKW. Kami optimistis penjualan rumah subsidi di Subang bisa terus meningkat dengan adanya program perumahan dari pemerintah ini,” katanya.
Saat ini, imbuhnya, untuk perumahan pekerja migran pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagai penyalur KPR FLPP ini.
Pihak pengembang juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk pemberkasan administrasi KPR FLPP.
Baca juga: MBR Bisa Dapat Rumah Subsidi Melalui KPR FLPP
“Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran,” terangnya.
Saat ini, pihaknya memiliki lahan seluas 5 hektar dengan target pembangunan 402 rumah dimana sebanyak 308 rumah adalah rumah subsidi dan sisanya rumah komersial. Untuk rumah subsidi dibangun tipe 30/72 dengan harga jual Rp 166 juta sesuai harga KPR FLPP zona Jawa Barat.
“Harapan kami setiap tahun kuota untuk segmentasi pekerja migran kalau bisa jangan hanya tahun ini tapi berkelanjutan. Kami juga akan terus mensosialisasikan program rumah ini baik secara konvensional maupun melalui media sosial agar lebih banyak pekerja migran yang membeli rumah subsidi di sini,” kata dia.
(*)