Jakarta, landbank.co.id– Upaya mewujudkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah pertama terus bergulir di Jawa Barat.
Provinsi yang memiliki backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar dua juta rumah tangga itu sontak menjadi perhatian para pemangku kepentingan perumahan, termasuk pemerintah.
Andalan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah para MBR adalah memakai instrument kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Instrumen bantuan berupa rumah subsidi itu pula yang digencarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jawa Barat.
“Saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras Bank BJB dan BP Tapera karena hari ini (kemarin) saya menyerahkan secara langsung 100 kunci rumah subsidi kepada masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP di Jawa Barat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu, 13 Juli 2025.
Para penerima penyerahan rumah secara simbolis kali ini sebagian besar merupakan karyawan swasta, guru, buruh dan pegawai lepas atau kontrak, hingga aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: BP Tapera Beberkan Pemicu Lonjakan KPR FLPP
Menurut Menteri PKP, serah terima kali ini selain didukung oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), juga disokong oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ayo Bank BJB siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jawa Barat tanggal 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jawa Barat,” tutur Maruarar Sirait.
Dia menegaskan, sekarang merupakan saat tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR FLPP, program prorakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat karena uang muka hanya satu persen, suku bunga lima persen, angsuran KPR terjangkau selama masa tenor, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang prorakyat yakni Program TIga Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank BJB serapannya paling tinggi di Indonesia,” tutur Menteri PKP.
Tahun ini, jelas dia, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Jawa Barat Butuh Dua Juta Rumah
Jika serapan KPR FLPP di Jawa Barat bisa mencapai angka 25 persen saja, artinya ada sekitar 90.000 sampai 100.000 unit rumah subsidi yang bisa dimiliki masyarakat di provinsi itu.
“KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik. Ini waktunya rakyat Jawa Barat yang belum punya rumah punya rumah subsidi,” kata dia.
Direktur Utama BJB, Yusuf Saadudin mengaku siap bekerja keras untuk mensukseskan Program Tiga Juta Rumah.
Adanya KPR FLPP dinilai mampu mendorong lebih banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni.
“Semoga dengan KPR FLPP yang disalurkan Bank BJB bisa menjadi kebanggaan untuk memiliki rumah yang layak yang diharapkan selama ini,” kata dia.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menerangkan, FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi MBR yang belum memiliki rumah pertama.
Baca juga: Selain MBG, Program Tiga Juta Rumah dapat Tumbuhkan Ekonomi
Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yakni Program Tiga Juta Rumah.
Heru menerangkan, hingga 13 Juli 2025, pihaknya telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 rumah.
“Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,73 triliun. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Provinsi Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Heru.
(*)