Jakarta, landbank.co.id– Pemerintah dan pengembang properti dinilai sama-sama punya andil dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat di Indonesia,
Terkait pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, kebijakan pemerintah membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan perumahan termasuk para pengembang properti.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, pihaknya meminta pengembang anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menyampaikan berbagai masalah perumahan yang dihadapi di lapangan ke Kementerian PKP.
Adanya saran, masukan, kritik dan dukungan dari Apersi terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan tentunya menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan Program Tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Ini Empat Lokasi Lahan Bank Tanah untuk Rumah Rakyat
“Kita (Kementerian PKP dan Apersi – red) sama-sama mau membela kepentingan pengembang dan rakyat. Perbedaan pendapat itu bagian dari demokrasi. Saya tentu masih banyak kekurangan karena yang sempurna hanya Tuhan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Halal Bihalal dengan Keluarga Besar Apersi di Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta para pengembang Apersi untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.
Apalagi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP juga siap melaksanakan tugas agar Kementerian PKP menjadi instansi pemerintah yang bebas dari korupsi dan dipercaya oleh publik termasuk para pengembang yang menghadapi berbagai masalah perumahan di lapangan.
Menteri PKP juga mengaku telah menerima masukan dari Apersi yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah belum berjalan dengan baik.
Baca juga: Membaca Arahan Istana Soal Rumah Rakyat
Untuk itu, Menteri PKP juga akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.
“Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang Apersi usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah “come to papa” supaya bisa kita cari solusi bersama,” kata dia dilansir laman Kementerian PKP.
Sementara itu, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdullah menyatakan, sebanyak 26 DPD Apersi siap memberikan dukungan kepada Kementerian PKP untuk mensukseskan Program Tiga Juta Rumah.
“Kami DPP dan 26 DPD Apersi siap mendukung dan memberikan yang terbaik dalam pembangunan rumah bagi rakyat. Kami juga meminta Kementerian PKP agar tetap memberikan arahan kepada APERSI,” terangnya.
Terpisah Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, dalam program perumahan, pihaknya mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pertama, memberantas kemiskinan. Kedua, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat. Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya banyak pekerjaan baru, terutama di (program) renovasi kalau di daerah-daerah,” kata Wamen Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Apersi di Jakarta Pusat, Senin, 21 April 2025.
Dia menjelaskan, mandat ketiga yakni berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Baca juga: Begini Komentar Bank Dunia Soal Program Tiga Juta Rumah
“Seiring dengan target-target tersebut, barulah muncul angka tiga juta rumah yang diprogramkan kepala negara dan menjadi janji kampanye Pilpres 2024,” ujarnya dilansir laman Kementerian PKP.
Wamen Fahri mengatakan, Program Tiga Juta Rumah yang diuraikan dalam program satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di pesisir, menarik banyak minat investor.
Menurut Wamen Fahri, banyak lembaga donor yang ingin berkontribusi dalam Program Tiga Juta Rumah, minat investasi itu pun tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga dari luar negeri.
(*)