BRI Diajak Perkuat Perumahan Rakyat

Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan rakyat.

Permintaan yang dilontarkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait itu juga mencakup tiga hal terkait perumahan rakyat, termasuk melakukan sosialisasi masif Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di berbagai kota besar.

Menteri Maruarar menilai BRI memiliki jaringan terluas dan pengalaman panjang dalam menjangkau rakyat kecil sehingga dapat menjadi motor utama penyaluran pembiayaan perumahan rakyat.

“Saya mohon jaringan BRI benar-benar dimaksimalkan. Sosialisasi FLPP jangan hanya di internal, tapi juga kepada karyawan perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Bahkan kalau perlu, buka booth langsung di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan dan diproses cepat,” kata Menteri Ara, dilansir laman PKP Rabu, 2 Oktober 2025.

Menteri PKP menjelaskan, ada tiga fokus utama yang perlu dikerjakan bersama BRI yang merupakan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu.

Pertama, percepatan penyerapan FLPP. Tahun 2025, pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi, terbesar sepanjang sejarah.

Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia

Kedua, jelas Menteri PKP, penguatan penyaluran KUR Perumahan.

Menurut Menteri Ara, dari total Rp130 triliun plafon KUR nasional, BRI didorong untuk menyalurkan porsi lebih besar dibandingkan bank lain.

“Negara sangat konsen agar KUR Perumahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sisa 2,5 bulan tahun ini. Saya minta BRI betul-betul tampil terdepan,” kata Menteri PKP.

Ketiga, memperkuat keberpihakan terhadap rakyat kecil. Menteri Maruarar menekankan visi Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir dan tengkulak.

Maruarar pun mengapresiasi peran BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang telah menyalurkan kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, pemerintah juga mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni.

Baca juga: KPR FLPP Semester Pertama 2025, BTN “Ngamuk”