Dalam upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP telah menyiapkan beberapa kegiatan utama, antara lain:
- BSPS: 38.504 unit
- Pembangunan lanjutan rumah susun: 2.086 unit
- Revitalisasi Rusun: 6.687 unit
- Pembangunan rumah khusus: 476 unit
- Pembangunan prasarana, sarana, utilitas (PSU): 2.000 unit rumah umum
- Penanganan kawasan kumuh: 177,83 hektar.
Selain itu, Kementerian PKP juga mendorong non anggaran Kementerian PKP melalui APBD, RTLH Kemensos, APBDes dan K/L lainnya.
Sedangkan fungsi Regulator dan Fasilitator dengan mencari dukungan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk peningkatan kuota FLPP dan rumah komersial, pelonggaran GWM, operasionalisasi BP3, fasilitasi pemanfaatan tanah negara, swadaya masyarakat, Gotong Royong CSR, dan investasi LN.
“Kami juga mengusulkan pembukaan blokir untuk belanja barang sebesar Rp 1,157 triliun untuk tambahan BSPS, tambahan Rp 10 Miliar untuk pengawasan Inspektorat Jenderal dan pembukaan blokir belanja modal sebesar Rp 670,7 miliar untuk penambahan pembangunan rumah susun untuk ASN, anggota TNI/POLRI, lembaga kemasyarakatan dan MBR,” tandas Menteri PKP, Maruarar Sirait.
(*)
