Jakarta, landbank.co.id – Program Tiga Juta Rumah per tahun, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat respons dari Qatar.
Respons dari Qatar itu terutama untuk pembangunan satu juta hunian di perkotaan.
Niat investasi itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Terkait hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi MBR.
“Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah,” ujar Nusron di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.
Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.
Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden Repbulik Indonesia yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.
“Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah,” katanya dikutip dari Antara.
Investor Asing Pertama
Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.
Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.
Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.
Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.
Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program Tiga Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerja sama antarpemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menandatangani MoU dengan Yang Mulia Syekh Abdul Azis bin Abdul Rahman Althan tentang Pengembangan Proyek Hunian Satu Juta Unit di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Maruarar menerangkan, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerja sama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait.
Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.
“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN-red) nantinya akan menyiapkan dari PT PP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” terangnya dalam keterangan resmi Kementerian PKP.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia.
Selain itu, kata dia, juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.
Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.
“Adanya kerja sama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” papar Maruarar.
(*)