Jakarta, landbank.co.id– Diminta agar memikirkan social housing, Perum Perumnas mengaku telah menyiapkan diri mewujudkan hunian bagi masyarakat.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.
Dia menerangkan, salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower.
Proyek ini terdiri atas dua rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.
“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek, kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” kata Budi Saddewa dalam siaran pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dikutip Selasa, 18 Maret 2025.
Baca juga: Perumnas Groundbreaking di Pulogebang Februari 2025
Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas.
Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis transit (transit oriented development/TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah dalam pertemuan dengan manajemen Perum Perumnas di kantor BUMN itu, Senin, 17 Maret 2025, mengatakan, pentingnya kolaborasi.
Baca juga: Perumnas dan KAI akan Integrasikan Stasiun KRL dengan Samesta Parayasa
Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Fahri Hamzah.
Untuk itu, kata Wamen Fahri, meminta agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujarnya.
Menurut Wamen PKP, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia.
Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” kata Fahri.
(*)