Selain itu, Kementerian PKP mendorong UI untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dari kedua program tersebut, khususnya dalam hal yakni pertama, penyerapan tenaga kerja, baik langsung di sektor konstruksi maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung.
Kedua, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penghitungan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal dan nasional, serta ketiga Identifikasi dan evaluasi praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor perumahan, baik dalam proses perizinan, pembangunan, maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan dihasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti, guna mewujudkan sektor perumahan yang efisien, bebas dari praktik koruptif, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memperkuat peran sektor ini sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Semoga dengan hasil kajian yang akan dilakukan oleh UI akan semakin membuat kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan Program Tiga Juta Rumah baik membangun dan merenovasi rumah masyarakat bisa lebih baik lagi dan profesional dalam bekerja,” kata Menteri PKP.
Baca juga: BP Tapera Beberkan Pemicu Lonjakan KPR FLPP
Sementara itu, Heri Hermansyah menerangkan, siap memberikan dukungan kajian atas Program Perumahan Kementerian PKP. Untuk itu, pihaknya akan menyusun proposal penelitian terlebih dahulu dengan melibatkan sejumlah fakultas yang terkait.
“Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam penelitian di sektor perumahan ini,” ujar dia.
(*)
