Menteri PKP Sambangi Apartemen Meikarta

Menteri PKP menyatakan, Kementerian PKP dalam posisi sebagai fasilitator konsumen Apartemen Meikarta dan tidak memihak siapapun./foto: pkp

“Jadi sudah clear ya. Hari ini ada yang bersepakat ada 38 orang yang ingin mendapatkan pembayaran uang semua. Dari pihak Meikarta pun sudah memberikan opsi untuk ganti unit apartemen atau ganti pembayaran uang,” terangnya.

CEO Lippo Group, James Riady menyatakan, pihaknya mengapresiasi peran pemerintah khususnya Menteri PKP yang meninjau langsung Apartemen Meikarta dan menyatakan bahwa Meikarta bukan proyek yang mangkrak.

Bacaan Lainnya

“Ada 5.000 hektare luas kawasan ini. Meikarta hanya satu bagian kecil dan tidak mangkrak karena apa yang terjadi (Apartemen Meikarta-red) dikerjakan pihak Luar Negeri dari China dan kita ikut saham tapi mereka tinggalkan Indonesia. Lippo masuk untuk menyelesaikan ini,” kata James.

James menjelaskan, dalam kesepakatan antara Lippo Group dan Konsumen Meikarta yang jumlahnya hampir 20.000 orang tidak ada yang dirugikan. Tapi jadwal penyerahan unitnya memang mundur 2 – 3 tahun hingga Lippo Group menyelesaikan proses pembangunan.

“Dalam putusan pengadilan juga sudah inkrah. Apartemen Meikarta terjual hampir 19 ribu unit dan yang terbangun sebanyak 16.500 unit serta yang diserahkan ada 14.500. Yang belum diserahkan sekarang sampai akhir tahun ada sebanyak 4.000 unit,” terangnya

Dirinya juga menegaskan bahwa unit yang sudah dibeli oleh konsumen Apartemen Meikarta bukan uang hilang.

Baca juga: Lippo Kembalikan Dana 13 Pembeli Meikarta, James Riady: Saya Ikut Happy

Bagi konsumen Apartemen Meikarta yang ingin mendapatkan ganti rugi pembayaran maka bisa menghubungi pihak Lippo Group untuk melakukan titip jual dan prosesnya memerlukan waktu sekitar dua bulan.

“Kami komitmen untuk bertanggung jawab dan unitnya pasti tidak hilang. Kan sudah difasilitasi secara terbuka dan diketahui publik dan selama belum diselesaikan dan terjual kami tidak bikin apartemen yang baru tapi fokus,” ujarnya.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti menerangkan, banyak pengaduan di bidang perumahan yang harus diselesaikan termasuk masalah Meikarta.

“Kita saksikan kecepatan penyelesaian  masalah Meikarta oleh Kementerian PKP dibawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait sangat luar biasa. Prosesnya lebih cepat dan terbuka serta  didukung angka kongkrit. BPKN akan support penuh agar masalah Meikarta selesai secara efektif, efisien dan gerak cepat.

(*)

Pos terkait