Tak hanya pada pembangunan fisik, Maruarar juga mendorong penguatan pengawasan. Kementerian PKP telah menaikkan anggaran untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) dari Rp9 miliar menjadi Rp14,61 miliar demi memastikan setiap proyek berjalan transparan.
“Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP. Banyak pengembang yang tidak komitmen, jadi pengawasan ini sangat dibutuhkan,” ujar Maruarar.
Sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara masyarakat dan pengembang, Maruarar berencana membentuk asosiasi warga penghuni rumah susun, apartemen, dan rumah subsidi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat suara masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait hunian.
“Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun dan apartemen agar negara hadir secara berimbang. Harus ada check and balance antara pengembang dan masyarakat,” tutup Menteri Ara.
(*)
