Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh, menyambut baik semangat kerja yang ditunjukkan oleh Kementerian PKP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Saya selalu ingat pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan program pemerintah harus dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan. Untuk itu, kami harap pelaksanaan program di Kementerian PKP harus matang dari sisi perencanaannya,” ujar Haerul.
Pertemuan ini menjadi langkah penting bagi Kementerian PKP dalam meningkatkan akuntabilitas sektor perumahan di Indonesia. Audit yang dilakukan oleh BPK diharapkan dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dapat berjalan dengan transparansi dan tepat sasaran.
Dengan adanya audit ini, diharapkan program-program perumahan rakyat yang dikelola oleh Kementerian PKP dapat lebih efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.
(*)
