Jakarta, landbank.co.id– Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengaku bahwa kinerja sektor pariwisata pada semester pertama 2025 menunjukkan sinyal positif.
Pertumbuhan kinerja positif itu, kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, merupakan sinyal kuat bahwa program yang digulirkan Kemenpar tepat sasaran dan tepat manfaat.
“Tren positif ini tercermin dalam kinerja kumulatif Januari–Juni 2025, pertumbuhan wisatawan yang berlibur di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan yang berlibur ke luar negeri,” kata Menpar Widiyanti yang didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam “Laporan Bulanan Kementerian Pariwisata” di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Kinerja baik ini, kata Menpar Widiyanti, didukung oleh keterlibatan dan sinergi lintas kementerian/lembaga sehingga capaian program kepariwisataan nasional terakselerasi dengan baik.
Kinerja positif dari pertumbuhan sektor pariwisata tercermin dari berbagai indikator. Salah satunya pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari-Juni 2025 sebesar 7,05 juta, tumbuh positif 9,44 persen (year-on-year). Kunjungan wisman ini didominasi oleh negara-negara ASEAN, disusul Asia selain ASEAN, dan Eropa.
Baca juga: Wisman Meningkat, Menpar: Rawat Pariwisata Indonesia
Kunjungan wisman ke Indonesia juga kian meningkat dibandingkan wisatawan yang berlibur ke luar negeri (wisatawan nasional).
Tercatat wisman tumbuh 9,44 persen, mencapai 7,05 juta kunjungan, dibandingkan wisatawan nasional sebesar 3,25 persen atau mencapai 4,57 juta perjalanan. Artinya industri pariwisata Indonesia mengalami surplus ekspor jasa.
“Secara kumulatif, pada semester pertama 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta, naik dari 2,01 juta pada periode Januari-Juni 2024. Pergerakan ini turut berkontribusi pada pencapaian net devisa yang positif bagi Indonesia,” kata Menpar Widiyanti.
Sementara itu, sepanjang Juni 2025 kunjungan wisman mencapai 1,42 juta, tumbuh 18,20 persen (year-on-year).
Perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga melonjak secara signifikan dengan total 105,12 juta perjalanan, naik 25,93 persen (year-on-year). Dan perjalanan wisatawan nasional tercatat sebanyak 727,56 ribu, turun 15,02 persen (year-on-year).
Kinerja positif sektor pariwisata juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025, mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi di level 5,12 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal kedua 2024 sebesar 5,05 persen (year-on-year).
Baca juga: Kunjungan Wisman Semester Pertama 2025 Naik 9,44 Persen
“Kita patut bersyukur di tengah ketidakpastian dan geopolitik global yang penuh tantangan, terbukti bahwa sektor pariwisata mampu berkontribusi dan berperan besar terhadap PDB serta menjaga daya tahan atau resiliensi perekonomian nasional,” kata Widiyanti.
Untuk terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi selama 2025, pemerintah telah menerbitkan sejumlah stimulus, seperti dari sisi supply meliputi potongan tarif tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan tarif tol sehingga jasa pariwisata lebih terjangkau.
Dari sisi demand terdapat penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, serta tunjangan atau gaji ke-13 guna meningkatkan daya beli masyarakat yang akan memperkuat permintaan terhadap jasa pariwisata.
Menpar Widiyanti menyatakan, pihaknya terus melaksanakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk mendukung implementasi Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pada 21 Juli 2025.
Kemenpar telah menunjukkan komitmen nyata melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi pada 9 Mei 2025 mengenai “Pengembangan dan Penguatan Koperasi dalam Mendukung Optimalisasi Sektor Pariwisata”, sebagai langkah konkret mewujudkan ekonomi yang merata melalui pariwisata berbasis masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpar mendorong penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola Koperasi Merah Putih di desa wisata.
“Proyek percontohan akan dimulai di 80 desa wisata, termasuk 3 desa yang menjadi bagian dari 103 proyek nasional Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini ditargetkan menjangkau lebih dari 6.000 desa wisata dan mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi berbasis komunitas,” kata Widiyanti.
Baca juga: Airasia Sokong Kunjungan Wisman
Selain menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kemenpar juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya mulai dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kebudayaan, Badan Gizi Nasional, Kementerian UMKM, BASARNAS, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Okupansi Hotel
Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata Widiyanti juga menyoroti okupansi hotel bintang yang mengalami penurunan pada periode Januari-Juni 2025 sebesar 3,54 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-to-date).
Penurunan ini disinyalir bukan disebabkan oleh melemahnya minat berwisata, melainkan adanya kemungkinan pergeseran minat wisatawan untuk menginap di akomodasi alternatif dan kemungkinan tingginya jumlah kamar, di samping kemungkinan lainnya.
Baca juga: Menebar Jurus Merangkul Pasar Dunia, Menjaring Wisman
Meskipun tingkat okupansi hotel menurun, jumlah kamar hotel yang terisi justru meningkat 11,53 persen dibandingkan semester I 2024. Hal ini menunjukkan permintaan akan akomodasi hotel masih kuat, namun pertumbuhan supply kamar hotel yang cepat menyebabkan tingkat okupansi menurun.
“Ini masih kita soroti terus, karena terdapat beberapa kemungkinan, mulai dari kemungkinan wisatawan menginap di akomodasi alternatif. Kami sebetulnya menghargai pertumbuhan usaha pariwisata lewat akomodasi alternatif, seperti vila. Hal ini membantu ketersediaan fasilitas akomodasi untuk wisatawan, bahkan menawarkan pengalaman menginap yang unik di destinasi,” kata Menpar Widiyanti.
“Namun, apabila tidak terdata dan tidak memiliki izin usaha akomodasi pariwisata, situasinya kurang adil bagi pelaku usaha pariwisata lainnya, terutama hotel bintang. Di sisi konsumen, akomodasi alternatif yang tidak terdaftar juga tidak memberikan perlindungan konsumen,” tutur dia.
Oleh karena itu, Kemenpar bersama pemerintah daerah (pemda) sedang mengupayakan pembinaan, agar para pelaku usaha pariwisata memiliki izin yang sesuai regulasi, memiliki standar usaha yang tepat, dan menawarkan layanan yang terstandardisasi sesuai kelaikan usaha untuk wisatawan.
(*)