Ia mengacu pada laporan dari Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang menyebutkan bahwa kuota FLPP tahun ini hampir habis tersalurkan. Hal ini menjadi alasan mendesak untuk menambah dukungan anggaran demi menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian layak.
Sebagai pelaksana program, BP Tapera telah ditargetkan menyalurkan dana FLPP untuk 220 ribu unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp28,2 triliun pada tahun 2025. BP Tapera juga telah memberi instruksi kepada seluruh bank penyalur untuk membuka akses FLPP kepada PNS, non-PNS, dan pekerja berpenghasilan tidak tetap, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Untuk menjamin keterhunian dan kualitas rumah subsidi, BP Tapera juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Pemantauan Rumah FLPP 2025, yang melibatkan 39 petugas dari berbagai bidang, termasuk petugas lapangan, verifikasi, dan administrasi.
“Hasil pemantauan ini akan menjadi rujukan Kementerian PKP dalam memastikan kualitas hunian dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggung jawab,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung program satu juta rumah serta memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR.
(*)
