Data itu juga membeberkan bahwa pada 2023, di Indonesia terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 9,90 juta rumah tangga.
Mengutip data BP Tapera, penyaluran KPR FLPP tahun 2024 senilai Rp24,57 triliun setara untuk membiayai 200.300 rumah subsidi bagi MBR.
Dari jumlah tersebut Jawa Barat menjadi provinsi yang menyerap penyaluran KPR FLPP terbanyak, yakni 53.061 unit atau sekitar 26,49 persen dari total rumah subsidi tahun 2024.
Dari sisi nilai, Jawa Barat menyerap Rp6,60 triliun atau setara dengan 26,89 persen dari total penyaluran KPR FLPP tahun 2024.
Provinsi kedua terbesar yang menyerap KPR FLPP adalah Jawa Tengah, yakni sebanyak 14.447 unit (7,21 persen), sedangkan dari sisi nilai Rp1,70 triliun (6,92 persen).
Peringkat ketiga yang menyerap KPR FLPP terbesar tahun 2024 adalah Sulawesi Selatan, yaitu 14,182 unit (7,08 persen) dengan nilai Rp1,75 triliun (7,13 persen).
Baca juga: Dana Kuota FLPP 350 Ribu Unit Sudah Tersedia
Di sisi lain, mengutip data BP Tapera, pada 2024, penyaluran KPR FLPP PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB senilai Rp921,19 miliar.
Penyaluran KPR FLPP BJB itu setara dengan untuk membiayai sebanyak 7.609 rumah subsidi.
KPR FLPP yang disalurkan BJB tersebut mencakup skema konvensional dan syariah.
Terkait profesi para penerima KPR FLPP, mengutip data BP Tapera, pada 2024, kelompok profesi pegawai negeri sipil (PNS) menyerap penyaluran KPR FLPP sebesar Rp1,04 triliun atau setara untuk membiayai 8.472 unit.
Rumah subsidi yang diserap kalangan PNS tersebut setara dengan 4,23 persen dari total rumah yang dibiayai KPR FLPP tahun 2024.
Penyerap terbesar adalah kalangan pekerja swasta, yakni senilai Rp19,21 triliun setara 156.389 rumah subsidi atau 78,08 persen dari total unit yang diguyur KPR FLPP.
(*)
