Jakarta, landbank.co.id– PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendapat mandat kuota kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25 ribu unit pada 2025.
Sepanjang empat tahun terakhir, 2022-2025, mengutip data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), kuota KPR FLPP tahun ini menjadi yang tertinggi bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Pada 2022, realisasi KPR FLPP BNI sebanyak 20.541 unit. Lalu, pada 2023 sebanyak 14.203 unit dan tahun 2024 sebanyak 10.021 unit.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, kuota KPR FLPP sebanyak 25.000 unit dari total kuota nasional, menegaskan tingginya kepercayaan pemerintah kepada BNI dalam menjalankan program.
“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat,” tutur Putrama dilansir laman BNI, baru-baru ini.
Masih mengutip laman tersebut dengan dukungan terhadap program Pemerintah ini, BNI tidak hanya menunjukkan kapasitasnya dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mempertegas perannya sebagai agen pembangunan nasional, yang berkomitmen menyediakan solusi keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: BNI Gandeng 816 Pengembang, KPR FLPP Turun 12 Persen
Penyaluran KPR FLPP menjadi bagian dari komitmen BNI dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.
Mandat kuota KPR FLPP kepada BNI tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Grha BNI, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Target 2025
Sementara itu, bersamaan dengan penandatanganan MOU juga digelar akad kredit massal secara hybrid yang melibatkan 779 debitur KPR subsidi BNI.
Sebanyak delapan perwakilan debitur mengikuti acara secara langsung, sementara sisanya hadir secara daring dari berbagai wilayah Indonesia.
Baca juga: Tiga Tahun Terakhir Penyaluran KPR Subsidi BNI Seperti Ini
Menteri PKP Maruarar Sirait secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada penerima manfaat dan menyampaikan pesan agar rumah tersebut menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik.
“Pemerintah hadir bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun harapan. Rumah subsidi bukan hadiah, tapi hak rakyat yang harus dipenuhi negara,” kata dia dilansir laman PKP.
Penyaluran KPR FLPP BNI itu menjadi bagian dari target pemerintah yang mematok target sebanyak 350 ribu rumah subsidi.
“Kami terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Tahun ini, target kami adalah 350 ribu unit rumah subsidi, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan sinergi semua pihak, target ini bisa tercapai,” ujar Menteri Maruarar dilansir laman PKP.
Menteri PKP menekankan bahwa penyediaan rumah subsidi bukan semata urusan angka, tetapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Satu unit rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja. Jika tahun depan mencapai 500 ribu unit, itu artinya ada 2,5 juta lapangan kerja langsung, belum termasuk 183 industri turunan seperti toko bangunan, logistik, hingga warung-warung kecil di sekitar proyek,” paparnya.
Dalam konteks ini, kolaborasi lintas lembaga dan sektor menjadi kunci. Selain dengan BNI dan BP Tapera, Kementerian PKP juga menggandeng pihak lain seperti SMF dan Koperasi Merah Putih untuk memperluas jangkauan program perumahan.
Pemerintah juga mendorong perbankan nasional untuk lebih proaktif mendukung program ini, termasuk dalam penyediaan rumah bagi kelompok khusus seperti tenaga migran dan petani.
Baca juga: Begini Target Penyaluran KPR Subsidi BNI Pada 2025
KPR FLPP adalah fasilitas yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memeroleh rumah pertama mereka.
Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh para bank mitra BP Tapera, salah satunya adalah BNI.
(*)