Jakarta, landbank.co.id– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) masih mendominasi penyaluran kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Mengutip data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sepanjang Januari-Mei 2025, porsi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam penyaluran KPR FLPP menyentuh 74,27 persen.
Kontribusi penyaluran KPR FLPP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk itu setara dengan 72.690 unit, sedangkan total rumah subsidi yang diserap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam periode itu sebanyal 97.874 unit.
Dari sisi nilai, dalam periode lima bulan pertama 2025, BTN menyalurkan sebesar Rp8,97 triliun atau sekitar 74,06 persen dari total KPR FLPP, yakni Rp12,12 triliun.
Penyaluran KPR FLPP sepanjang Januari-Mei 2025 itu mencakup skema konvensional dan syariah.
Komposisi dari kedua skema itu masing-masing adalah sebanyak Rp6,56 triliun atau setara 52.936 unit BTN konvensional.
Baca juga: BP Tapera Beberkan Pemicu Lonjakan KPR FLPP
Kontribusi Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah senilai Rp2,41 triliun setara sebanyak 19.754 rumah subsidi.
Sementara itu, di luar BTN yang mendominasi sebesar 74,27 persen, penyaluran KPR FLPP “dikeroyok” sebanyak 36 bank lainnya.
Mereka terdiri atas bank badan usaha milik negara (BUMN), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta nasional.
Di luar BTN, empat bank penyalur KPR FLPP terbesar lainnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Rp877,07 miliar setara 6.924 unit.
Baca juga: Begini Kata Menteri PKP Soal Pemangkasan Ukuran Rumah Subsidi
Lalu, PT Bank Mandiri Tbk senilai Rp537,08 miliar (4.221 unit) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Rp519,97 miliar (4.133 unit).
Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB Rp179,65 miliar (1.476 unit).
Kualitas Bangunan
Direktur Utama BJB, Yusuf Saadudin menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengerahkan segala upaya dalam penyaluran KPR FLPP.
“Kami juga memerlukan dukungan dari para asosiasi pengembang untuk memastikan anggotanya terhadap kualitas bangunan dan keterhuniannya,” ujar Yusuf dilansir laman BP Tapera.
Terkait kualitas bangunan rumah subsidi yang dibiayai KPR FLPP, hal itu pernah ditegaskan oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Dia mengingatkan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tetap menjaga kualitas hunian dan bangunan.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengaku bahwa pihaknya secara aktif ikut serta dalam mengedukasi pengembang dan mitra kerja untuk membangun rumah terjangkau yang berkualitas, baik dari segi fasad rumah, pencahayaan maupun sirkulasi udara dan kawasan sekitarnya.
Dia menyatakan, sebagai bank yang memiliki positioning kuat di bisnis perumahan, khususnya dalam mendukung MBR, BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR Subsidi selama tahun 2015 hingga 2025.
“Hal ini menunjukkan komitmen BTN untuk membuka akses pembiayaan kepemilikan rumah kepada siapa saja dan menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045,” tutur Hirwandi dilansir laman BTN.
KPR FLPP adalah instrumen yang digulirkan pemerintah melalui BP Tapera bersama mitra para bank penyalur.
Mereka yang berhak mendapat insentif KPR FLPP adalah MBR yang belum memiliki rumah.
Baca juga: Fakta-fakta di Balik BTN Beli Bank Syariah
Kriteria mengenai batasan penghasilan MBR tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan, sedangkan besaran penghasilan ditentukan berdasarkan pertama, penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin, dan kedua, penghasilan orang perseorangan yang kawin.
Selain itu, batasan penghasilan MBR juga dibagi dalam sejumlah zonasi dengan rentang besaran penghasilan berkisar Rp8,5 juta hingga 14 juta per bulan.
Sementara itu, tahun 2025, kuota FLPP ditetapkan sebanyak 350 ribu unit.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan realisasi penyaluran KPR FLPP tahun 2024 yang sebanyak 200.300 rumah subsidi senilai Rp24,57 triliun.
(*)