Jakarta, landbank.co.id– Minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan rumah subsidi berskema syariah masih terlihat, walau belum optimal.
Hal itu dapat dilihat dari penyaluran kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) syariah pada 2024.
KPR FLPP berada di bawah naungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan hadir untuk membantu MBR dalam memiliki rumah.
Data BP Tapera memerlihatkan, pada 2024, kontribusi KPR FLPP syariah sebanyak 42.707 unit atau senilai Rp5,16 triliun.
Bila dibandingkan dengan total penyaluran KPR FLPP 2024 yang menyentuh 200.300 ribu unit senilai Rp24,57 triliun, kontribusi skema syariah sekitar 21,32 persen dari sisi unit, sedangkan dari sisi nilai 21 persen.
Tahun lalu, KPR FLPP syariah digulirkan kepada MBR melalui 16 bank penyalur yang bekerja sama dengan BP Tapera.
Terlihat, pada 2024, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) syariah atau BTN syariah menjadi penyalur terbanyak KPR FLPP syariah.
Baca juga: Kiprah BTN Syariah
KPR FLPP syariah yang disalurkan oleh BTN syariah pada 2024 senilai Rp4 triliun untuk pembiayaan 33.107 rumah yang tersebar di berbagai kota.
Porsi BTN syariah mencapai 77,52 persen terhadap total unit yang dibiayai oleh KPR FLPP tahun 2024, sedangkan dari sisi nilai kontribusinya sekitar 77,54 persen.
Kontributor terbesar kedua dalam penyaluran KPR FLPP syariah tahun 2024 adalah BJB Syariah, yakni sebanyak 2.981 unit senilai Rp359,93 miliar.
Lalu, ketiga adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp204,38 miliar atau setara untuk pembiayaan 1.696 unit.
Sekalipun minat pembiayaan KPR FLPP syariah masih ada pada 2024, namun trennya menurun bila dibandingkan dengan setahun sebelumnya.
Pada 2023, penyaluran KPR FLPP secara nasional sebanyak 47.656 unit atau setara Rp5,38 triliun.
Penyaluran tahun 2023 meningkat bila dibandingkan dengan 2022 yang masih sebanyak 42.237 unit senilai Rp4,62 triliun.
(*)