Jakarta, landbank.co.id– Perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni di Provinsi Papua Pegunungan akan diwujudkan lewat pembangunan 2.200 rumah.
Lokasi untuk pembangunan rumah tersebut rencananya di Sinakma Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, pembangunan rumah di Provinsi Papua Pegunungan itu atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan rumah harus dilaksanakan dengan cepat, namun tetap komprehensif serta mendengar aspirasi masyarakat setempat.
Menteri Ara menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap agar pembangunan rumah di Papua Pegunungan cepat terlaksana dan dapat selesai dalam waktu yang tidak lama.
“Benar dan cepat. Tentu benar harus sesuai dengan aturan, benar sesuai kebutuhan masyarakat, benar sesuai dengan kultur budaya yang ada di masyarakat, dan tepat sasaran. Untuk itu semuanya perlu persiapan,” ujar Menteri PKP dikutip Rabu, 13 Agustus 2025.
Baca juga: Ketemu PM Singapura, Prabowo Bakal Kebut Pembangunan Rumah
Dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Papua Pegunungan, Selasa, 12 Agustus 2025, Menteri Ara meminta agar jajarannya mendengar aspirasi yang ada.
“Dengarkan aspirasi dengan baik dari seluruh bupati dan pimpinan daerah untuk pelaksanaannya, harus komprehensif jangan hanya teknis. Dibuat berita acaranya untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” kata Marurar Sirait.
Menteri Ara juga menyampaikan pentingnya membangun rumah yang sehat dan menjunjung nilai budaya setempat.
Terkait persiapan, Menteri Ara mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan tiga Direktur Jenderal yang ada di Kementerian PKP untuk melaksanakan survei lapangan.
Baca juga: Daftar Harga Rumah Subsidi dan Batasan Penghasilan MBR
Mereka adalah Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah.
“Saya sudah sampaikan tadi, bagaimana anggaran-anggaran yang sampai di sini bisa dijaga dengan baik, bisa digunakan dengan benar, bisa sampai tepat sasaran, bisa kualitasnya baik.Tentu ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dan bagaimana bisa bermanfaat bagi rakyat,” tutur Menteri Ara.
Cinta Presiden
Menteri PKP mengatakan, pembangunan rumah di Papua Pegunungan itu juga diperuntukan bagi para kepala suku.
“Bapak Presiden menelepon saya, beliau mengatakan sedang bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan memerintahkan saya untuk membangun 2.000 rumah untuk rakyat Papua Pegunungan dan juga 200 rumah untuk Kepala Suku,” kata Menteri Ara.
Dia menambahkan, hal ini merupakan wujud cinta Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat di Papua Pegunungan.
“Saya dengar dari Pak Mendagri dan Pak Gubernur belum ada pembangunan rumah sebesar ini di Papua Pegunungan sebanyak 2.200 rumah. Ini wujud kecintaan Presiden Prabowo terhadap tanah Papua,” ujar Menteri Ara.
Sementara itu, selain akan membangun 2.200 rumah untuk rakyat Provinsi Papua Pegunungan, Menteri PKP juga mendorong para Bupati untuk mengoptimalkan program rumah subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca juga: Pemerintah Bakal Bangun Rusun di Papua Pegunungan
Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat meninjau Perumahan Bersubsidi MUAI Permata Musiamia Dua, Hubukiak, Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan, Selasa 12 Agustus 2025 sore.
Menurut Menteri Ara, program rumah subsidi sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.
“Tolong Pak Heru, komisioner BP Tapera bersama para Bupati di Papua, khususnya di Papua Pegunungan bisa sosialisasi optimalkan program rumah subsidi yang sudah ditambahkan kuotanya oleh Bapak Presiden Prabowo, juga didukung dengan BPHTB dan PBG gratis. Tolong dipersiapkan kuotanya buat Papua ya,” kata Menteri Ara.
Terkait perbedaan biaya bahan bangunan di wilayah Papua Pegunungan, Menteri Ara menyampaikan setuju jika ada perbedaan harga untuk biaya kemahalan di Papua Pegunungan.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri Serahkan Kunci Rumah Subsidi kepada Pegawai Kemendagri
“Tidak mungkin memang harganya harus sama, harus adil bagi rakyat dan juga harus adil bagi pengembang. Sampaikan surat usulannya segera ke saya,” ujar Menteri PKP.
(*)