Jakarta, landbank.co.id– Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dinilai dapat memiliki andil dalam Program Tiga Juta Rumah.
Terlebih, sepanjang lima tahun terakhir, yakni 2020-2024, realisasi pembangunan rumah Apersi menyentuh 669.149 unit.
“Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam siaran pers pertemuan pertemuan dengan DPP Apersi di Kantor Kementerian PKP, di Jakarta, Jum’at, 6 Desember 2024.
Menteri PKP berharap asosiasi pengembang itu dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.
Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung di akun Youtube @KementerianPKP itu, Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan.
Hal itu diperlukan agar program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.
Terkait dengan Program Tiga Juta Rumah, imbuh Menteri PKP, Apersi sebagai pengembang perumahan bagi masyarakat yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.
Apalagi, kata Maruarar, anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun 2025 sangat minim, yakni hanya Rp5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.
“Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar,” kata Menteri PKP.
Lebih lanjut, Menteri PKP menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan yang sama dapat dikumpulkan menjadi satu.
Apalagi, tutur dia, setiap asosiasi pengembang memiliki unit Litbang sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat didetilkan dan diusulkan kepada pemerintah.
“Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan,” ujarnya.
Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdilah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Terlebih, tambah dia, dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan.
“Selama ini Apersi juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terangnya.
Apersi, jelas dia, juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP guna penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sebagai informasi, Apersi didirikan oleh 17 pengembang menengah dan kecil pada tanggal 10 November 1998 di tengah gejolak moneter dan politik yang belum kunjung usai.
Saat ini, anggota Apersi sebanyak 5.120 pengembang dengan anggota aktif sebanyak 3.691 pengembang dan terdiri atas 29 DPD 29 provinsi di seluruh Indonesia.
“Total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif Apersi mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia adalah 669.149 unit rumah. Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota Apersi untuk rumah rakyat,” kata Junaidi.
(*)