Jakarta, landbank.co.id– Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dinilai dapat memiliki andil dalam Program Tiga Juta Rumah.
Terlebih, sepanjang lima tahun terakhir, yakni 2020-2024, realisasi pembangunan rumah Apersi menyentuh 669.149 unit.
“Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam siaran pers pertemuan pertemuan dengan DPP Apersi di Kantor Kementerian PKP, di Jakarta, Jum’at, 6 Desember 2024.
Menteri PKP berharap asosiasi pengembang itu dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.
Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung di akun Youtube @KementerianPKP itu, Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan.
Hal itu diperlukan agar program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.
Terkait dengan Program Tiga Juta Rumah, imbuh Menteri PKP, Apersi sebagai pengembang perumahan bagi masyarakat yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.
Apalagi, kata Maruarar, anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun 2025 sangat minim, yakni hanya Rp5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.
“Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar,” kata Menteri PKP.
Lebih lanjut, Menteri PKP menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan yang sama dapat dikumpulkan menjadi satu.
Apalagi, tutur dia, setiap asosiasi pengembang memiliki unit Litbang sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat didetilkan dan diusulkan kepada pemerintah.
“Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan,” ujarnya.
Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdilah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
