HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti di Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran

Rabu 18-11-2026,18:39 WIB
Reporter : Yetto Anom Parceka
Editor : Yetto Anom Parceka

Apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih menghadapi klaim yang dasar hukumnya dipersoalkan, kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.

Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar PBB kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.

"Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Dia juga meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama apabila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.

"Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak," ujarnya.

Ari juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.

(*)

Kategori :