HIMPERRA Soroti Kepastian Investasi Properti di Sengketa Tanah Grand Riscon Padjajaran

Rabu 18-11-2026,18:39 WIB
Reporter : Yetto Anom Parceka
Editor : Yetto Anom Parceka

Sebab, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sementara PT Cemerlang Biru Indonesia disebut baru berdiri pada 15 Januari 2016.

Para pelapor juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.

Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih dalam proses hukum dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Ferry menegaskan, majelis hakim dalam putusan tersebut juga menolak permintaan pelaksanaan putusan serta-merta. Menurut dia, sertifikat kepemilikan para pemilik tanah tidak pernah dinyatakan batal ataupun tidak memiliki kekuatan hukum.

"Kami meminta warga tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena sudah kami ajukan banding. Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan," katanya.

Melalui laporan kepada KY, para pelapor berharap dugaan persoalan etik dalam penanganan perkara dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut.

Mereka juga meminta majelis hakim pada tingkat banding memeriksa seluruh memori banding beserta bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama.

Persoalan sengketa tanah tersebut turut mendapat perhatian Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono.

Menurut Ari, sengketa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus keberlanjutan investasi sektor perumahan dan pembangunan infrastruktur.

Ia menilai, munculnya klaim kepemilikan tanah yang bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun merupakan persoalan yang perlu dicermati.

"Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum," ujar Ari.

Dia mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara.

Apalagi, kawasan Grand Riscon Padjajaran memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.

Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.

"Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional," tegasnya.

Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.

Kategori :