“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” ujar Maruarar.
Menteri PKP juga menyoroti kemudahan akses pembiayaan untuk pinjaman hingga Rp100 juta yang, berdasarkan skema yang dipaparkan, dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5 persen per bulan. Skema tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha secara lebih terjangkau.
Target Kredit Program Perumahan 2027 Sebesar Rp30 Triliun
Dukungan pembiayaan perumahan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat koordinasi yang mengevaluasi pelaksanaan program kredit tahun 2026 sekaligus menetapkan target dan arah kebijakan program kredit pemerintah pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah menetapkan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun pada 2027. Selain itu, terdapat sejumlah program kredit lainnya untuk mendukung sektor usaha, pertanian, industri padat karya, perumahan, dan pemberdayaan perempuan.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, target pembiayaan tersebut meliputi KUR sebesar Rp325 triliun, Kredit Usaha Pertanian Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya Rp600 miliar, Kredit Perumahan Rp30 triliun, serta Kredit Program Perempuan Sejahtera Rp30 triliun.
"Pertama, tadi kita bahas terkait Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Untuk tahun 2027, kita tetapkan target KUR sebesar Rp394 triliun secara keseluruhan, dengan rincian berbagai program kredit, termasuk KUR sebesar Rp325 triliun dan kredit perumahan sebesar Rp30 triliun," ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, target KUR 2027 meningkat dibandingkan target 2026 sebesar Rp295 triliun. Pemerintah juga mendorong perluasan pemanfaatan kredit untuk berbagai sektor, termasuk kepemilikan kekayaan intelektual (intellectual property) dan pembiayaan bagi nelayan agar akses terhadap sumber permodalan semakin luas.
Khusus untuk sektor perumahan, pembiayaan Rp30 triliun dirancang melalui dua sisi, yakni pasokan (supply) dan permintaan (demand).
Dari sisi pasokan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan dimanfaatkan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Maruarar Apresiasi Kebijakan SLIK OJK untuk Rumah Subsidi
Selain membahas pembiayaan KPP, Maruarar turut mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kebijakan yang memberikan kemudahan akses bagi calon pembeli rumah subsidi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat dan transaksi rumah subsidi dalam beberapa bulan terakhir.
Ia menyampaikan, pada 2025 realisasi pembelian rumah subsidi mencapai sekitar 278.000 unit. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi dan meningkat sekitar 50.000 unit dibandingkan rekor sebelumnya pada 2023 yang mencapai sekitar 228.000 unit.
"Akibatnya, positif sekali. Dalam tiga bulan ini, semenjak kebijakan itu dibuat, peminatan dan transaksi rumah subsidi meningkat. Tahun lalu itu terbesar sepanjang sejarah, yaitu 278.000 rumah yang dibeli oleh rakyat," ungkap Maruarar.
Ia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan akad massal rumah subsidi pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dengan target sekitar 71.000 unit rumah di berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperluas kepemilikan rumah subsidi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
OJK Siapkan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Bencana NTT
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program kredit pemerintah, termasuk program perumahan dan pemberdayaan UMKM.