Jakarta, landbank.co.id - Kredit Program Perumahan (KPP) dengan nilai pembiayaan sekitar Rp30 triliun diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembiayaan tersebut mencakup dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
“Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp3 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1 triliun. Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya yang dikutip Kamis (12/11/2026).
Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.
BACA JUGA:BTN Gandeng 5.178 Pengembang Properti, Dominasi Rumah Subsidi
Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri PKP, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95.000 rumah untuk renovasi, 11.000 rumah untuk pembelian, dan 10.000 rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117.000 rumah.
“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.
Menurut Ara, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok pembangunan perumahan.
BRI Salurkan Pembiayaan Terbesar Rp13 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut mengapresiasi kontribusi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam penyaluran pembiayaan program perumahan.
BACA JUGA:Majalengka Terima 2.025 Unit BSPS pada 2026, Naik dari 250 Rumah Tahun Lalu
Berdasarkan data yang dipaparkan, BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekita Rp13 triliun.
Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp6,7 triliun. Berikutnya, Jawa Timur mencapai Rp4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 triliun.
Maruarar menilai dukungan perbankan penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.
"Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga rendah, pembiayaan harus berpihak kepada rakyat," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Menurutnya, UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.