"Kota Depok, misalnya, menerapkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus. Sampah tersebut kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot," ujar dia.
Danve juga mengungkapkan, hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut.
"Pendekatan tersebut juga dikaitkan dengan pemberian insentif kepada masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan," ungkapnya.
Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program kampung tematik.
BACA JUGA:Ini Lima Provinsi Paling Getol Serap Rumah Subsidi
Program tersebut melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik, termasuk menghubungkannya dengan kegiatan pangan sebagai salah satu sumber timbulan sampah organik.
Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI juga menyampaikan kesiapan untuk mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pengolahan sampah (offtaker) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik.
Penataan Menteng Tenggulun Jadi Contoh Penanganan Kawasan Kumuh
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan contoh penataan kawasan permukiman yang telah dilakukan Kementerian PKP di Menteng Tenggulun, Jakarta.
BACA JUGA:197 Ribu Rumah Subsidi Terealisasi Hingga 2 November 2026
Melalui tayangan video, dipaparkan upaya peningkatan kualitas hunian dengan dukungan CSR pihak swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
Menurut Sri, pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah.
Penanganan kawasan permukiman, kata dia, tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki bangunan rumah. Program juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yang mendorong keterpaduan program, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan hasil pembangunan.
BACA JUGA:7 Daerah Ini Bedah 1.519 Rumah Tak Layak Huni Sepanjang 2026
Enam Fokus Kerja Sama Kementerian PKP dan ADEKSI
Pertemuan Kementerian PKP dan ADEKSI juga menjadi bagian dari penguatan agenda Sesi III Rapat Kerja Teknis (Rakernis) III ADEKSI Tahun 2026.