Jakarta, landbank.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, serta memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penataan kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, tetapi juga harus memperhatikan kualitas lingkungan, termasuk sistem pengelolaan sampah.
"Selain penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali," ujar Maruarar dalam keterangannya dikutip Rabu, 11 November 2026.
BACA JUGA:BTN Gandeng 5.178 Pengembang Properti, Dominasi Rumah Subsidi
Menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan, keberhasilan program perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan perencanaan matang, regulasi yang jelas, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.
"Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan," kata Ara.
Maruarar juga menekankan, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Dukungan pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan regulasi daerah, dukungan penganggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
BACA JUGA:Majalengka Terima 2.025 Unit BSPS pada 2026, Naik dari 250 Rumah Tahun Lalu
Di sisi lain, Ketua Umum ADEKSI Danve Ishak Palit menilai, persoalan persampahan di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan tingginya volume sampah, tetapi juga keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan.
"Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya," ujar Danve.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut, sejumlah kendala regulasi yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di daerah dapat ditangani dengan cepat.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang telah dikembangkan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Harga Rumah Subsidi yang Paling Diminati