Adapun dari sisi penyediaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97% dari target RTP sisi supply.
Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan bagi pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi Rp1,06 triliun.
Komposisi penyaluran itu menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya mendukung masyarakat dalam memperoleh dan memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan kegiatan usaha pengembang, pedagang bahan bangunan, serta penyedia jasa konstruksi.
Maruarar Minta Bank Swasta dan BPD Tingkatkan Kontribusi
Dalam rapat evaluasi tersebut, Maruarar meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank swasta meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan.
Menurutnya, perluasan partisipasi perbankan menjadi salah satu kunci untuk memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.
“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” ujar Maruarar.
Kementerian PKP juga menyoroti pentingnya optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk memperluas akses KUR Perumahan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan, memperkuat kapasitas penyediaan hunian, serta membantu mengurangi angka kekurangan kebutuhan rumah atau backlog secara nasional.
Dari sisi perbankan, BRI mencatat tambahan plafon kredit sebesar Rp8 triliun sehingga total plafinnya pada 2026 mencapai Rp16 triliun.
Sementara itu, BTN telah menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur atau 60,26% dari target RTP bank tersebut.
Adapun BPD Jawa Tengah mencatat realisasi sebesar Rp1,39 triliun atau 92,48% dari target RTP, sehingga menjadi salah satu contoh kontribusi bank daerah dalam mendukung pembiayaan perumahan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan asosiasi pengembang, yakni Apersi, Himperra, Pengembang Indonesia, dan Apernas Jaya. Sejumlah perwakilan perbankan serta konsumen juga hadir untuk membahas perkembangan penyaluran pembiayaan perumahan.
Gentengisasi dan Akad Massal Rumah Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menjelaskan bahwa agenda gentengisasi akan berjalan searah dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk produsen serta pemasok bahan bangunan.