“Usahakan pekerjanya dari warga sekitar, toko materialnya juga yang sekitar. Supaya program ini juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah ini,” kata Maruarar dikutip dari laman PKP.
Dia juga menegaskan, penerima bantuan harus sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Distribusi alokasi bedah rumah di Jakarta dari Kementerian PKP pada 2026 mencakup Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, dan Jakarta Pusat 1.810 unit.
Kemudian, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, dan Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit.
BACA JUGA:REI Jakarta: Kolaborasi Jadi Kunci Percepat Pembangunan Hunian Terjangkau
Program bedah rumah juga digulirkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.
Program ini juga dinilai sekaligus memerkuat komitmen membangun Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku bahwa pihaknya juga mendorong agar kolaborasi dilakukan dengan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN) maupun dengan kalangan swasta.
Pada 2026, jelas dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sebanyak 633 unit rumah yang akan dibedah.
"Untuk tahun 2026, kita merencanakan 600-an (rumah). Tahun 2025 sudah terlaksana semuanya," ujar Pramono dikutip dari laman Berita Jakarta.
BACA JUGA:Kuota Bedah Rumah DKI Jakarta Naik Jadi 10.000 Unit, Menteri PKP Minta Pelaksanaan Dipercepat
Di sisi lain, REI DKI Jakarta juga menilai kebijakan perumahan perlu memberikan ruang lebih besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tertentu (MBT), termasuk di Jakarta.
Menurut Arvin F Iskandar, ketua DPD REI DKI Jakarta, kelompok MBT berada di antara masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh subsidi dan masyarakat yang mampu membeli hunian komersial dengan harga pasar.
“Mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik, tetapi belum tentu mampu mengakses hunian komersial dengan harga pasar,” kata Arvin, di sela Rakerda REI Jakarta.
(*)