Jakarta, landbank.co.id- Kota Jakarta terus berbenah. Menjelang usia 500 tahun pada 2027, Jakarta tak henti menata diri.
Maklum, dengan jumlah penduduk sekitar 10,9 juta jiwa hingga semester pertama 2026, Jakarta punya segudang cerita.
Di kota ini, untuk urusan tempat tinggal, kita melihat semua problema tersedia.
Ada rumah dengan harga selangit, sebaliknya, juga hadir tempat tinggal dengan harga menyentuh bumi.
Rumah mentereng dengan furnitur paling mutakhir ada di Jakarta, tapi ada juga rumah tidak layak huni alias RTLH yang berhimpitan di kawasan kumuh.
“Saya sudah tinggal di sini sejak lahir, sudah 55 tahun. Kondisi rumah juga sudah banyak yang keropos, terutama langit-langit dan temboknya," ujar Udin, warga Cilincing, Jakarta Utara dikutip dari laman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurut Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ledy Natalia, semula ada 445 rukun warga (RW) yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh, kini tersisa 221 RW.
Pergeseran itu terjadi seiring langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menempatkan masalah kawasan kumuh sebagai prioritas.
"Rumah tidak layak huni, kita buat semakin layak huni," ujar dia dalam acara Rakerda Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta 2026 di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Penataan kawasan kumuh sontak disentuh oleh sejumlah jurus, termasuk di dalamnya Program Bedah Rumah. Maklum, jumlah RTLH masih cukup besar.
Mengutip laman PKP, berdasarkan data Pemerintah Kota Jakarta Utara, terdapat sekitar 174 ribu RTLH.
Karena itu, pada 2026, untuk Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PKP menyiapkan alokasi 10.300 unit Program Bedah Rumah. Angka itu jauh lebih besar bila disandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang masih di level 158 unit.
Dia mengatakan, selain membuat RTLH menjadi layak huni, ia juga mendorong agar pelaksanaan Program Bedah Rumah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
BACA JUGA:Jakarta Menuju “City of Home”, REI Dorong Kolaborasi Pengembang dan Pemerintah
Tenaga kerja maupun toko material di sekitar lokasi diharapkan dapat dilibatkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.