Groundbreaking pembangunan rusun subsidi tersebut dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Minggu 8 Maret 2026.
Baca juga: Awal Maret 2026, Tiang Pancang Rusun Subsidi di Meikarta
Lalu, dihadiri juga oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, pendiri Lippo Group Mochtar Riady, Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) James Riady, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya N Bakrie, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta Wali Kota Depok Supian Suri.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Lippo Group dan Danantara Indonesia yang telah bekerja keras menyiapkan proyek tersebut selama kurang lebih dua bulan hingga tahap peletakan batu pertama.
“Kami mengapresiasi kerja keras tim dari Lippo Group dan Danantara serta tim PKP yang dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini hingga dapat dimulai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada pendiri Lippo Group, Bapak Mochtar Riady, atas dukungan dan kontribusinya bagi pembangunan perumahan rakyat,” kata Menteri Maruarar dilansir laman PKP.
Dia menjelaskan, sebelum proyek ini dimulai, pemerintah telah memastikan kepastian hukum dengan berkonsultasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan.
Baca juga: 18 Tower untuk Rusun Subsidi MBR Perkotaan
“Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, bagi perbankan, serta bagi para pengembang,” jelasnya.
Menurut Menteri Maruarar, pembangunan rusun secara vertikal menjadi solusi efisien untuk menghemat penggunaan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun. Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian.
“Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, lahan yang digunakan jauh lebih efisien,” kata Menteri PKP.
Selain di Bekasi, Menteri Ara mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komdigi sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.
Hashim Djojohadikusumo menyebut proyek rusun subsidi di Meikarta sebagai proyek teladan dalam Program Tiga Juta Rumah karena melibatkan kolaborasi berbagai pihak serta memiliki dampak ekonomi yang luas.
“Industri perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian. Dampaknya bisa 1,5 hingga 5 kali terhadap pertumbuhan ekonomi karena ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi, dan perumahan,” tutur Hashim.
Baca juga: Jawa Barat Butuh Dua Juta Rumah
Sementara itu, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut.