“Maklum, saat ini, rata-rata sebanyak 70 persen konsumen yang mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) tidak lolos BI checking karena terkait pinjaman online,” tutur dia.
Ukuran Rumah Subsidi
Sementara itu, Junaidi menilai, rencana pemerintah menambah pilihan rumah subsidi dengan ukuran luas 18 meter persegi (m2), merupakan niat baik pemerintah agar pilihan menjadi beragam sekaligus membuat harga lebih terjangkau.
“Kami melihat niatnya baik, namun ukuran luas baru itu harus selaras dengan ketentuan perundangan yang ada,” kata dia.
Dedi menambahkan, kalau memang regulasinya sesuai dan pengembang diminta membangun, tentu akan dibangun.
“Hanya saja apakah akan diserap pasar, kita perlu uji dulu di lapangan,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan landbank.co.id, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pernah menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap menerima masukan dari berbagai pihak.
“Belum ada keputusan apapun (soal ukuran rumah 18 m2) hari ini,” ujar Ara usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 18 Juni 2025.
Dia juga menyampaikan, bahwa pihaknya masih dalam tahap menerima masukan dari publik.
Baca juga: Menteri PKP Tinjau Rumah Subsidi Usulan Lippo
“Saya sekarang dalam tahapan menerima masukan. Nanti pada saatnya kita putuskan. Seperti hal nya rumah contoh dari Lippo, masih tahap percontohan belum final,” ujar dia.
Maruarar mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan kritik telah diterima, mulai dari aspek ukuran rumah, desain, hingga pembiayaan dan lokasi.
Dia menyebut, keterlibatan publik sangat penting dalam perumusan kebijakan rumah subsidi agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Menurut saya, apa yang saya lakukan itu adalah langkah untuk mendengar suara publik. Kita harus mendengarkan, termasuk kritik. Ada yang pro-kontra, ya biasa saja,” ujarnya.
Sebagai bentuk transparansi, pemerintah juga telah menyiapkan rumah contoh dengan ukuran terbaru.