Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penyediaan hunian layak.
Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan segera dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Program ini merupakan bagian dari upaya nasional memperluas akses perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk program ini dilakukan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025 oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Rumah Subsidi, Siapa yang Bisa Dapat dan Bagaimana Cara Ajukannya?
“Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah dan Kepala BPS melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar setiap program kementerian dapat dieksekusi secara “benar dan cepat” untuk rakyat, khususnya di sektor perumahan. Ia juga menekankan pentingnya memilih pengembang berkualitas untuk memastikan rumah subsidi dibangun dengan standar yang layak.
“MoU ini merupakan tindak lanjut pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara. Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini,” tegasnya.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyambut baik program ini dan menyebutnya sebagai angin segar bagi masyarakat di daerahnya.
Baca Juga: Diskusi Pembangunan Rumah di Lahan Lapas Bergulir
Ia yakin, selain memberi dampak langsung secara fisik, keberadaan rumah layak juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kebijakan pemerintah, khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi, program ini sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi lintas instansi dalam mendorong pembangunan yang berbasis data.
Baca Juga: Menteri PKP dan Menteri Imipas Bahas Pembangunan Rumah Rakyat di Lahan Lapas Cipinang
Ia menyebut, BPS telah melakukan diskusi intensif dengan Pemkab Halmahera Tengah dan Pemkot Surabaya, yang akan dijadikan lokasi percontohan untuk program pendataan BPS di sektor perumahan.
“Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contoh untuk program pendataan BPS,” jelas Amalia.
Skema KPR FLPP memberikan subsidi suku bunga kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mengakses rumah dengan cicilan terjangkau.
Dengan program ini, masyarakat Halmahera Tengah berkesempatan untuk memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sejalan dengan target pembangunan nasional bidang perumahan.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan pengurangan angka backlog perumahan di Indonesia.
(*)