Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah Indonesia resmi memastikan ketersediaan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 untuk pembangunan 350.000 unit rumah subsidi.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dengan harga dan angsuran terjangkau.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan kepastian tersebut usai menggelar Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian FLPP Tahun 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa program FLPP mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta DPR RI.
“Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh stakeholder terkait. Dananya sudah tersedia, programnya sudah siap,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima landbank.co.id Rabu, 28 Mei 2025.
Program FLPP merupakan bagian integral dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Selain memberikan kesempatan bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni, FLPP juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas sektor konstruksi.
Menurut Maruarar, setiap unit rumah subsidi menyerap rata-rata lima pekerja konstruksi. Dengan target 350.000 rumah pada 2025, program ini berpotensi menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja langsung di sektor pembangunan, belum termasuk dampak ekonomi turunan seperti transportasi, logistik, dan usaha kuliner di sekitar proyek.
“Program ini menciptakan peluang besar, mulai dari buruh bangunan, sopir, hingga warung makan. Inilah bentuk kehadiran nyata negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Realisasi FLPP Kuartal I 2025 Melonjak Tajam
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran FLPP pada Kuartal I 2025 mencapai 53.874 unit rumah, melonjak tajam sebesar 1.173,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 4.229 unit.
Peningkatan signifikan ini menunjukkan efektivitas implementasi Program 3 Juta Rumah dan sinergi antar lembaga pemerintah dalam mendukung sektor perumahan rakyat.
“Realisasi ini menjadi capaian tertinggi dan sinyal kuat bagi para pengembang untuk menyiapkan ketersediaan unit rumah subsidi yang memadai,” tegas Maruarar.
Komitmen Pemerintah untuk Rumah Subsidi Berkualitas
Dengan FLPP, pemerintah menjamin masyarakat dapat memperoleh kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan tetap selama masa tenor, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan dalam pembiayaan. Selain itu, kualitas bangunan rumah subsidi akan diawasi agar memenuhi standar kelayakan hunian.
Kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin hak dasar warga negara atas tempat tinggal yang layak, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pro-rakyat.
(*)