Jakarta, landbank.co.id– Target pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2025 ditingkatkan menjadi 350 ribu unit.
Pembiayaan rumah subsidi itu mengusung skema kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Sumber dana rumah subsidi berskema KPR FLPP tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
“Total target Pembangunan rumah untuk MBR tahun 2025 dinaikkan dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pengumuman Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Dia menambahkan, peningkatan target itu dilakukan untuk mempercepat pencapaian tiga juta rumah.
“Juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Dapat Kuota KPR FLPP 25 Ribu Unit, Dirut BNI Bilang Begini
Sepanjang semester pertama 2025, jelas Menkeu, untuk penyediaan rumah bagi MBR, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp18,8 triliun pada setara dengan untuk 115.930 rumah FLPP bagi MBR.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pernah mengatakan bahwa Program Tiga Juta Rumah bertujuan mengurangi backlog kepemilikan hunian.
Kementerian PKP menyatakan bahwa terdapat 9,9 juta rumah tangga tidak memiliki rumah alias terdapat backlog perumahan sebanyak 9,9 juta.
Selain adanya backlog perumahan atau backlog kepemilikan rumah, Kementerian PKP juga menyebutkan bahwa ada rumah tangga yang tinggal di perumahan tidak layak, yakni sebanyak 26,9 juta.
Baca juga: Menteri PKP Optimistis Target KPR FLPP 350 Ribu Tercapai
“Backlog perumahan kita kalau dari yang belum punya rumah kurang lebih 9,9 juta dan yang rumahnya tidak layak kurang lebih 26 juta,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, baru-baru ini.
Data backlog perumahan yang dilontarkan oleh Kementerian PKP itu merujuk kepada hasil Susenas tahun 2023.
Likuiditas Makroprudensial
Di sisi lain, Menkeu juga menjelaskan, realisasi pembiayaan anggaran masih on track, mencapai Rp283,6 triliun atau 46,0 persen dari APBN.
Realisasi itu terdiri atas pembiayaan utang Rp315,4 triliun (40,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun), sementara penyaluran pembiayaan non-utang sebesar Rp31,8 triliun, yang di antaranya digunakan mendukung program FLPP dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) Rp308,6 triliun dan pinjaman (neto) Rp6,9 triliun. Pembiayaan utang akan senantiasa dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan salah atunya denga Memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, melalui peningkatan KLM dari paling besar 4 persen menjadi sampai dengan 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), efektif sejak 1 April 2025.
Hingga minggu pertama Juli 2025, total insentif KLM mencapai Rp376 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp167,1 triliun, bank BUSN sebesar Rp166,7 triliun, BPD sebesar Rp36,8 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,8 triliun.
Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.
Baca juga: Data Backlog Perumahan Terbaru, Jakarta Tembus Satu Juta
Ke depan, kebijakan KLM terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan program-program Asta Cita Pemerintah.
(*)