Jakarta, landbank.co.id– Pencapaian target Program Tiga Juta Rumah terus digulirkan, termasuk lewat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan perumahan.
Program Tiga Juta Rumah yang mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah dinilai butuh kolaborasi mengingat keterbatasan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait hal itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat langkah untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu.
Salah satunya melalui kolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, yang tahun ini akan membantu pembiayaan renovasi 40.000 rumah masyarakat.
Baca juga: Pembiayaan Home Bisa untuk Renovasi Rumah
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan pembiayaan informal yang kerap memberatkan.
“Dari diskusi kami, awalnya target renovasi rumah hanya 20.000 unit dan sekarang sudah tercapai 20.000 lebih, sehingga target tersebut dinaikkan menjadi 40.000 rumah. Terima kasih kepada SMF dan PNM, karena rakyat akan semakin mudah mengakses pembiayaan sesuai arahan Presiden Prabowo, yakni keluar dari jeratan rentenir,” ujar Menteri Ara dalam publikasinya di Jakarta, dikutip Rabu, 27 Agustus 2025.
Menteri PKP menambahkan, tahap pertama program renovasi rumah ini akan ditindaklanjuti di Provinsi Banten, sebelum diperluas ke wilayah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Kami ingin memastikan masyarakat di berbagai daerah bisa merasakan manfaat program ini,” tegas dia.
Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.
“Dari target pembiayaan mikro perumahan tahun 2025 sebesar 20.000 sudah tercapai sebanyak 25.000 sehingga target dinaikkan menjadi 40.000 rumah. Ini bentuk komitmen SMF bersama PNM untuk mendukung penuh program Kementerian PKP dan pemerintah,” jelas Ananta dalam publikasis yang sama.
Baca juga: Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan di Hari Lahir Pancasila
Langkah kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk mempercepat pencapaian target Program Tiga Juta Rumah, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Pembiayaan Mikro Perumahan
Sementara itu, semangat mempermudah akses pembiayaan perumahan mencuat dalam peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu, 1 Juni 2025.
Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan yang bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila itu juga digadang-gadang dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari jeratan kredit dari para rentenir seperti “Bank Emok”.
“Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir, ayo bersama kita lawan rentenir,” ujar Menteri PKP saat peluncuran di Alun-alun Kabupaten Majalengka, awal Juni 2025.
Menurut Menteri PKP, saat ini banyak masyarakat yang terjerat rayuan manis dari para rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi sehingga mempersulit kehidupan masyarakat.
Salah satunya di Kabupaten Majalengka dimana banyak masyarakat yang terjebak rentenir yang dikenal dengan istilah “Bank Emok”.
Baca juga: Menanti Kiprah BCA di Kancah KPR FLPP
“Selama ini banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam dana dari rentenir padahal bunganya tinggi. Pemerintah jangan membiarkan hal itu terus terjadi dengan membuat kebijakan dan program yang pro rakyat,” katanya.
Sebagai informasi “Bank Emok” adalah istilah untuk pinjaman kelompok yang informal dan tidak diawasi secara hukum.
Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kementerian PKP bersinergi dengan kementerian/lembaga agar banyak program pemerintah yang prorakyat dan disosialisasikan secara masif agar diketahui masyarakat luas.
Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan kali ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) pembiayaan, termasuk pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat.
Baca juga: Rekam Jejak KPR FLPP 10 Tahun Terakhir
Mereka yang berkolaborasi dalam Pembiayaan Mikro Perumahan ini mencakup Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (usia), Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, dan Pemkab Majalengka.
Kolaborasi itu sebagai bagian semangat untuk memerangi rentenir, serta wujud dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia yakni Program Tiga Juta rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
(*)