Jakarta, landbank.co.id– Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah dinilai bakal menyerap anggaran cukup besar.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tiga juta rumah per tahun digadang-gadang bisa tembus ratusan triliun rupiah.
Di tengah perbincangan soal sumber pembiayaan Program Tiga Juta Rumah mencuat sinyal bakal ada aliran dana dari Qatar.
“Qatar tertarik untuk memberikan pembiayaan untuk Program Tiga Juta Rumah. Di Indonesia, Qatar, punya QNB (Qatar National Bank). Bank ini siap memberikan fasilitas pembiayaan untuk satu juta rumah,” papar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam rapat Kementerian PKP dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Sebelumnya, Kementerian PKP pernah menyatakan bahwa Keluarga Kerajaan Qatar akan menyiapkan dana melalui QNB.
Mereka ingin agar Indonesia memastikan adanya lahan dan perizinan sehingga mereka bisa langsung mulai membangun.
Dalam rapat yang disiarkan secara langsung melalui jaringan youtube DPD RI itu Fahri Hamzah juga menyebutkan soal ketertarikan Uni Emirat Arab (UEA).
“Mereka meminta kita ajak bicara soal skema apa yang bisa dipakai INA. Mereka berminat untuk membangun sampai satu juta rumah,” kata Wamen PKP.
Fahri menambahkan, skema mereka lebih banyak untuk hunian di perkotaan.
“Jika skema pembiayaannya berkembang dan kita bisa tunjukan bahwa perumahan di desa juga layak untuk dibiayai secara foreign direct investment (FDI), skema mereka tentu saja bisa dijalankan,” tutur dia.
Tapi, jelasnya, memang ada praysarat dari Presiden Prabowo Subianto dan Satgas Perumahan bahwa pembangunan perumahan di desa diutamakan bagi ekonomi desa seperti melalui koperasi dan Bumdes agar perekonomian desa tumbuh.
“Bayangkana kalau satu rumah dikerjakan oleh 5-10 pekerja, berarti jika membangun satu juta rumah akan menyerap 10 juta pekerja. Ini dalam rangka memenuhi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden,” ujar Wamen PKP.
Menurut Fahri, skema apa yang bisa diterapkan oleh sumber pembiayaan dari luar negeri sedang dibahas.
“Mudah-mudahan ada minat pembiyaan secara massif, sehingga anggaran APBN bisa ditutupi dari luar negeri,” paparnya.
Di sisi lain, tambah dia, potensi pebiayaan dalam negeri juga sebenarnya cukup banyak.
“Kita juga punya banyak sekali pembiayaan dalam negeri, seperti dari BUMN dan nonbumn. Seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Tapera. Kalau sumber-sumber itu terkonsolidasi dengan baik akan menjadi sumber pembiayaan yang massif,” kata Fahri.
Tugas Kementerian PKP, tambah dia adalah mengatur skemanya agar lebih jelas.
Lalu skema itu dibuatkan aturan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia yang perlu rumah komersial dan nonkomersial dapat terwujud.
Dalam rapat dengan DPD, Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencari terobosan.
Sekalipun anggaran untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp5,2 triliun pada 2025, bukan berarti membuat dirinya menyerah untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.
“Kita terlatih untuk tidak kalah dengan situasi. Kami akan cari solusi. Kita harus pikirkan bagaimana terobosan. Kita harus banyak sabar,” tegas Menteri PKP.
(*)