“Salah satu strategi kami dalam mencapai target itu adalah dengan menjemput bola serta berkolaborasi dengan para pengembang properti,” papar Heru.
Mengutip data BP Tapera, sepanjang Januari-18 Oktober 2025, KPR FLPP telah membiayai 203.180 rumah subsidi senilai Rp25,22 triliun.
Rumah subsidi yang mendapat kucuran KPR FLPP itu dibangun oleh 7.559 pengembang properti dan tersebar di 11.893 lokasi perumahan di 397 kabupaten dan kota dari 33 provinsi di Indonesia.
Dari 38 bank penyalur KPR FLPP tahun 2025, sebanyak 89,59 persen atau setara 182.030 unit disalurkan oleh anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca juga: Bank Syariah Nasional, Babak Baru Penguasa KPR FLPP Syariah
Mereka adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri).
Secara nilai, sepanjang Januari-18 Oktober 2025, anggota Himbara menyalurkan sebanyak Rp22,63 triliun setara sebesar 89,72 persen.
Sisanya disalurkan oleh 31 BPD sebanyak 17.890 unit senilai Rp2,19 triliun dan satu bank swasta, yakni 110 unit senilai Rp13,70 miliar.
Di kalangan anggota Himbara, BTN masih menjadi penyalur KPR FLPP terbesar. Per 18 Oktober 2025, BTN, termasuk unit usaha syariah-nya, menyalurkan 142.176 unit dengan nilai Rp17,67 triliun.
Khusus unit usaha syariah, saat ini, BTN memisahkan dari induk (spin off) menjadi anak usaha dengan nama PT Bank Syariah Nasional.
Kontribusi BTN di kalangan Himbara sebesar 78,43 persen dari sisi unit dan 78,08 persen dari segi nilai.
Baca juga: BNI Tambah Mitra Pengembang, Percepat Tiga Juta Rumah
Secara nasional, pangsa pasar BTN menyentuh 70,26 persen dari sisi unit, sedangkan dari sisi nilai sebesar 70,06 persen.
Pada 2025, emiten perbankan berkode saham BBTN di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu menggenggam kuota KPR FLPP sebesar 220 ribu unit.
BTN optimistis penyaluran 220.000 rumah subsidi melalui KPR FLPP itu dapat tercapai.
Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.
Sebagai contoh, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aturan maksimal penghasilan MBR penerima program FLPP.
“Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan resminya dikutip Senin, 6 Oktober 2025.
Baca juga: Penyaluran KPR FLPP BRI Melonjak 58 Persen
Sementara itu, BRI menjadi anggota Himbara yang menyumbang KPR FLPP terbesar kedua. Per 18 Oktober 2025, penyaluran KPR FLPP BRI menyentuh 21.710 unit senilai Rp2,74 triliun.
Manajemen BRI mengaku bahwa pihaknya terus memerkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap upaya tersebut, BRI terus mengakselerasi penyaluran KPR FLPP.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan, pihaknya mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.
Dia menyatakan, Program tersebut selaras dengan upaya BRI dalam mendorong pembangunan inklusif dan menggerakkan perekonomian rakyat.
“BRI memandang program ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses perumahan sekaligus mendorong pemerataan Pembangunan,” tutur Hery dilansir laman BRI.
Hery menambahkan, Program ini memberikan multiplier effect melalui peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan perputaran ekonomi di daerah.
Baca juga: Setelah 26 Ribu, Tengah Disiapkan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi
“Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur dia.
(*)
