Jakarta, landbank.co.id– Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Oktober 2024 hingga Oktober 2025 pembangunan rumah subsidi terus bergulir.
Rumah subsidi yang dibangun itu mayoritas mendapat kucuran kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengutip data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dalam rentang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Pemerintah membangun 242.903 rumah subsidi.
Masih mengutip data BP Tapera yang dilihat landbank.co.id, Sabtu, 18 Oktober 2025, KPR FLPP yang dikucurkan untuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu setara sekitar Rp30,16 triliun.
Baca juga: Prabowo Genjot Program Rumah Rakyat, Swasta Dilibatkan Renovasi
Pembangunan rumah murah bagi MBR sudah berlangsung sejak beberapa pemerintahan sebelumnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program rumah murah telah diinisiasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo. Kini, di era kepemimpinannya, program itu akan dikebut.
“Program Tiga Juta Rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” papar Presiden Prabowo dalam pidato di hadapan anggota DPR dan MPR di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Pernyataan Presiden Prabowo itu rangkaian dari pidato pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.
Baca juga: Program Tiga Juta Rumah dan FLPP, Begini Kata Prabowo
Selain FLPP, jelas Presiden Prabowo, pemerintah juga menggulirkan dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir.
Himbara Dominan
Sementara itu, khusus pada 2025, kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Pemerintah mematok target penyaluran KPR FLPP sebanyak 350 ribu unit.
“Target tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kami optimistis akan tercapai lewat kolaborasi semua pihak, termasuk dengan para pengembang properti,” kata Menteri PKP di Jakarta, belum lama ini.
KPR FLPP berada di bawah naungan BP Tapera. Penyalurannya dilakukan oleh bank milik negara, bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta.
Baca juga: BTN Optimistis Salurkan KPR FLPP 220 Ribu Rumah Subsidi
“Tahun 2025, kami menggandeng 38 bank penyalur KPR FLPP,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kepada landbank.co.id, belum lama ini.
Heru juga mengaku optimistis akan mencapai target penyaluran KPR FLPP sebanyak 350 ribu unit.
