Pemerataan Hunian Jadi Fokus, Pembangunan Rusun di Kota Besar Dikebut 2026

Jakarta, landbank.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 mencapai 84,03 persen hingga Selasa, 2 Desember 2025.

Capaian ini mencerminkan kinerja positif pemerintah dalam mempercepat program pembangunan perumahan dan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari laman Kementerian PKP Selasa, 2 Desember 2025, pagu anggaran Kementerian pada TA 2025 sebesar Rp 5,27 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 3,96 triliun, sementara alokasi berstatus blokir sebesar Rp 557,48 miliar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menungkapkan, sebagian besar realisasi anggaran difokuskan pada pembiayaan rumah subsidi dan peningkatan kualitas permukiman bagi MBR.

“Program mencakup pembangunan rumah layak huni, dukungan infrastruktur permukiman, serta penyediaan hunian bagi masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” ujar Maruarar dalam keterangan resminya dikutip Selasa, 2 Desember 2025.

Ia juga mengungkapkan, menargetkan percepatan penyaluran anggaran pada sisa waktu 2025 untuk menjaga keterjangkauan harga rumah serta memperluas akses pembiayaan melalui skema KPR subsidi.

“Berdasarkan data yang ada, tahun depan anggaran Kementerian PKP naik 100 persen. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya meningkat drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit dan diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni,” ungkap Menteri yang akrab disapa Ara itu.

Menteri PKP menambahkan bahwa pemerintah telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit, dan hingga saat ini sudah terealisasi lebih dari 220.000 unit rumah subsidi untuk MBR.

Terkait aturan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), pemerintah juga telah mengajukan usulan peninjauan agar lebih berpihak kepada masyarakat yang ingin membeli rumah pertama.

“Realisasi KPR Sejahtera FLPP mulai 1 Januari hingga 25 November 2025 telah disalurkan sebanyak 223.393 unit setara Rp 27,72 triliun,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menghapus biaya BPHTB dan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna meringankan beban kepemilikan rumah.

Selain itu, Kementerian tengah mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) di kota-kota besar untuk memastikan akses hunian terjangkau di pusat perkotaan.

“Saya minta mulai membangun rumah susun di kota-kota dengan memanfaatkan aset negara. Tahun depan akan dibangun lebih banyak. Misalnya di Denpasar, masih ada sisa lahan negara dan harus dimanfaatkan untuk MBR agar rakyat bisa tinggal di kota,” pungkas Ara.

Dorong Pemerataan Hunian dan Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan serapan anggaran menjadi strategi mempercepat penyelesaian proyek pengembangan permukiman dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian serapan 84,03 persen, pemerintah optimistis target penyerapan anggaran hingga akhir 2025 dapat tercapai optimal dan memberi dampak langsung pada pertumbuhan sektor konstruksi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

(*)