Jakarta, landbank.co.id– Minat kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memanfaatkan skema syariah dalam pembelian rumah subsidi kian bergairah dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2021 hingga 2025.
Peningkatan minat MBR itu dapat dilihat dari data penyaluran kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) berskema syariah di bawah naungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Pada 2021, porsi KPR FLPP syariah masih bertengger di angka 18,52 persen dari total pembiayaan rumah subsidi yang menyentuh 178.728 unit.
Tahun itu, masih mengutip data BP Tapera, KPR FLPP skema konvensional masih dominan dengan porsi sebesar 81,48 persen.
Perlahan, porsi skema syariah merangkak naik pada 2022. Tahun itu, jumlahnya sudah bergeser ke 18,69 persen. Bahkan, setahun kemudian naik hingga ke level 20,81 persen.
Baca juga: Mengintip Penyaluran KPR FLPP Bank Syariah Indonesia
Pemanfaatan KPR FLPP berskema syariah kembali menanjak pada 2024, yakni mencapai 21,32 persen. Bahkan, pada 2025, ketika penyaluran KPR FLPP mencapai rekor tertinggi, porsi skema syariah melonjak ke angka 26,23 persen.
Penyebaran Wilayah
MBR yang memanfaatkan KPR FLPP berskema syariah menyebar di seluruh Indonesia.
Pada 2025, penyaluran KPR FLPP berskema syariah digulirkan oleh 16 bank syariah dengan total pembiayaan untuk 72.738 unit atau senilai Rp8,93 triliun.
Baca juga: Sang Raja KPR FLPP Syariah Punya Identitas Baru
Lima besar penyalur skema tersebut adalah PT Bank Syariah Nasional (BSN), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), BJB Syariah, BPD Sumsel Babel Syariah, dan Bank Kalsel Syariah.
Merujuk kepada pemain terbesar, yakni BSN, pada 2025, pembelian rumah subsidi berskema syariah menjangkau 203 kota dan kabupaten di 23 provinsi Indonesia.
