Rumah Subsidi BNI Tersebar di 285 Kota

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menyalurkan pembiayaan untuk sebanyak 15.159 rumah subsidi senilai Rp1,91 triliun pada 2025/foto: tapera.go.id

Jakarta, landbank.co.id– PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menyalurkan pembiayaan untuk sebanyak 15.159 rumah subsidi senilai Rp1,91 triliun pada 2025.

Mengutip data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dari sisi unit, realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) BNI itu melonjak sekitar 51 persen bila dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang sebanyak 10.021 rumah subsidi.

Bacaan Lainnya

Dari sisi unit, penyaluran KPR FLPP BNI tahun 2025 melonjak sekitar 54 persen, mengingat pada 2024 masih di posisi Rp1,24 triliun.

Masih mengutip data BP Tapera, tahun 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP BNI tersebar di 285 kabupaten dan kota di Indonesia.

Rumah subsidi yang dibiayai KPR FLPP BNI tahun 2025 itu dibangun oleh 1.483 pengembang properti dari 16 asosiasi developer yang beroperasi di Indonesia.

Baca juga: Dapat Kuota KPR FLPP 25 Ribu Unit, Dirut BNI Bilang Begini

Masih mengutip data BP Tapera, para pengembang itu membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 2.099 perumahan yang tersebar di 31 provinsi.

Realisasi penyaluran KPR FLPP BNI tahun 2025 paling banyak terserap di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) senilai Rp83,22 miliar setara untuk 693 rumah subsidi.

Lalu, terbanyak kedua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp71,22 miliar untuk 569 unit.

Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimatan Tengah menjadi wilayah ketiga terbesar yang menyerap KPR FLPP BNI tahun 2025, yakni senilai Rp71,40 miliar setara untuk 551 rumah subsidi.

Setahun sebelumnya, yakni pada 2024, tiga wilayah yang terbesar menyerap KPR FLPP BNI ditempati oleh Kota Palembang senilai Rp56,22 miliar (476 unit).

Baca juga: BNI Tambah Mitra Pengembang, Percepat Tiga Juta Rumah

Lalu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Rp58,27 miliar (470 unit) dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebbesar Rp42,17 miliar (339 unit).

 

Pos terkait