Jakarta, landbank.co.id – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menanggapi kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia, berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Langkah antisipatif dilakukan dengan mengirimkan delegasi negosiasi ke Washington DC pekan ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut secara resmi dalam waktu dekat, setelah delegasi RI tiba dan menggelar perundingan lanjutan dengan pihak AS.
“Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja yang menjelaskan. Hari Selasa akan kita respons secara resmi,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Selasa, 8 Juli 2025.
Keputusan Trump, yang diumumkan melalui surat resmi berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025 kepada Presiden RI Prabowo Subianto, menyebut bahwa tarif 32 persen akan dikenakan secara menyeluruh terhadap produk Indonesia, tanpa pengecualian sektoral.
Trump menyatakan bahwa tarif ini “jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk mengimbangi defisit perdagangan dengan Indonesia”.
Ia juga mengancam akan menaikkan tarif lebih tinggi jika Indonesia melakukan balasan dagang. Namun, Trump membuka peluang negosiasi dengan menawarkan insentif bebas tarif bagi perusahaan Indonesia yang memproduksi langsung di AS.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengakui belum bisa mengukur dampak kebijakan ini terhadap penerimaan negara karena tarif baru belum efektif diberlakukan.
“Saya belum kasih komentar, belum tahu finalnya seperti apa,” katanya.
Delegasi RI Bertolak ke AS Lanjutkan Negosiasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan terbang ke Washington DC pada Selasa (8/7) untuk memimpin delegasi Indonesia dalam lanjutan perundingan dagang dengan pemerintah AS.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut bahwa Indonesia masih melihat peluang untuk merundingkan ulang kebijakan tersebut.
“Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional,” ujar Haryo.
Langkah ini juga menindaklanjuti kunjungan Airlangga sebelumnya ke Brasil mendampingi Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka memperkuat kerja sama strategis dengan mitra dagang utama.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah hati-hati dalam menyikapi kebijakan tarif Trump, mengingat potensi dampaknya terhadap ekspor nasional dan daya saing produk Indonesia di pasar AS.
Pemerintah juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap hubungan ekonomi bilateral dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian menegaskan bahwa segala upaya akan ditempuh untuk mencegah eskalasi ketegangan dagang dan melindungi kepentingan pelaku usaha nasional.
(*)