Jakarta, landbank.co.id– Ada kabar terbaru tentang jumlah rumah yang akan mendapat kucuran kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025.
“Kuota FLPP tahun ini (2025) untuk rumah subsidi sebanyak 350.000 unit merupakan yang terbanyak dan menjadi sejarah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marurar Sirait dalam siaran pers Kementerian PKP, dikutip Sabtu, 24 Mei 2025.
Pernyataan Menteri PKP tentang jumlah kuota itu benar, bila merujuk data yang ada. Terhitung sejak 2015 hingga 2024, kuota FLPP tahun 2025 menjadi rekor tertinggi.
Bahkan, kuota tahun ini juga menjadi yang terbesar jika dirunut sejak KPR FLPP bergulir pada 2011.
Sepanjang 2015 hingga 2024, kuota FLPP per tahun jumlahnya bervariasi, bahkan terlihat angkanya fluktuatif.
Misal, pada 2015, realisasi KPR FLPP sempat menyentuh 76.489 unit atau setara dengan anggaran sebesar Rp6,05 triliun.
Baca juga: Menanti Kiprah BCA di Kancah KPR FLPP
Ketika memasuki tahun 2016, baik anggaran maupun jumlah rumah yang dibiayai angkanya turun, masing-masing sekitar 7 persen dan 24 persen.
Penurunan juga terjadi setahun kemudian, yakni pada 2017 bila dibandingkan dengan 2016. Nilai dan unit yang dibiayai KPR FLPP masing-masing anjlok sekitar 52 persen dan 59 persen.
Penyaluran KPR FLPP tahun 2017 menjadi titik terendah sepanjang rentang 10 tahun terakhir. Tapi, setelah itu jumlah KPR FLPP kembali meningkat.
Pada 2018 dan 2019, nilai penyaluran KPR FLPP tumbuh masing-masing sekitar 118 persen dan 28 persen, sedangkan dari sisi unit yang dibiayai naik 144 persen dan 34 persen.
Pertumbuhan penyaluran KPR FLPP bahkan tidak sempat terhenti ketika dunia, termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada 2020.
Ketika itu, jumlah nilai penyaluran KPR FLPP justru melejit sekitar 49 persen dibandingkan dengan 2019, sedangkan rumah yang dibiayai naik 40 persen.
Baca juga: BP Tapera Beberkan Pemicu Lonjakan KPR FLPP
Penyaluran KPR FLPP sempat turun dari segi nilai dan unit yang dibiayai pada 2024, yakni masing-masing sekitar 7 persen dan 13 persen.
Terhitung sejak 2022, penyaluran KPR FLPP beralih dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Peralihan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Kuota FLPP 2025
Sementara itu, memasuki Mei 2025, mencuat kabar tentang adanya penambahan kuota KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
“Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang prorakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri PKP.
Kehadiran KPR FLPP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.
Menurut Menteri PKP, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, namun harus bersinergi dan membangun super team dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah.
Karena itu, perlu adanya dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF, dan BP Tapera dalam mendorong capaian Program tersebut.
“Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Tapera, perbankan (bank penyalur) yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP serta pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas. Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik.Jangan sampai anggaran APBN “diternakkan” dan harus tepat sasaran,” kata Maruarar Sirait.
Sebagai informasi, BP Tapera telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 rumah.
Baca juga: Bank Himbara Rajai Penyaluran KPR FLPP Kuartal I/2025
Capaian tersebut merupakan sejarah penting yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas dengan KPR FLPP.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.
“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” terangnya.
Menurut Rio, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit pemerintah akan menambah APBN melalui BP Tapera dari sebelumnya Rp 18,7 triliun menjadi lebih dari Rp30 triliun.
Selain itu, jelas dia, pihaknya juga menyediakan PMN ke SMF dari Rp4,8 triliun menjadi lebih dari Rp6,2 triliun.
Dia menegaskan, Menkeu ingin pastikan suplai besar dan uang tidak hanya “diternakkan” diperbankan, tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak.
Baca juga: BTN, Kementerian PKP, Komdigi, dan BP Tapera Tandatangani MoU Program Perumahan untuk Wartawan
“Kami juga akan memaparkan tanah yang dimiliki pemerintah dimana kami bertugas menjadu Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah,” ujar dia.
(*)