“Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang prorakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri PKP.
Kehadiran KPR FLPP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.
Menurut Menteri PKP, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, namun harus bersinergi dan membangun super team dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah.
Karena itu, perlu adanya dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF, dan BP Tapera dalam mendorong capaian Program tersebut.
“Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Tapera, perbankan (bank penyalur) yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP serta pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas. Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik.Jangan sampai anggaran APBN “diternakkan” dan harus tepat sasaran,” kata Maruarar Sirait.
Sebagai informasi, BP Tapera telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 rumah.
Baca juga: Bank Himbara Rajai Penyaluran KPR FLPP Kuartal I/2025
Capaian tersebut merupakan sejarah penting yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas dengan KPR FLPP.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.
“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” terangnya.
Menurut Rio, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit pemerintah akan menambah APBN melalui BP Tapera dari sebelumnya Rp 18,7 triliun menjadi lebih dari Rp30 triliun.
Selain itu, jelas dia, pihaknya juga menyediakan PMN ke SMF dari Rp4,8 triliun menjadi lebih dari Rp6,2 triliun.
Dia menegaskan, Menkeu ingin pastikan suplai besar dan uang tidak hanya “diternakkan” diperbankan, tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak.
Baca juga: BTN, Kementerian PKP, Komdigi, dan BP Tapera Tandatangani MoU Program Perumahan untuk Wartawan
“Kami juga akan memaparkan tanah yang dimiliki pemerintah dimana kami bertugas menjadu Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah,” ujar dia.
(*)
