Jakarta, landbank.co.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kian gencar mewujudkan Program Tiga Juta Rumah untuk rakyat.
Bergulirnya Program Tiga Juta Rumah menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen tersebut tampak dalam berbagai kebijakan strategis yang mengutamakan keberpihakan pada rakyat kecil, termasuk melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas dalam mengintervensi sektor perumahan melalui anggaran negara yang pro-rakyat.
“Pandangan pertama kemarin yang disebut dalam rapat DPR MPR itu KPR FLPP. Jadi jelas apa yang kita kerjakan diperintahkan oleh beliau (Presiden Prabowo). Kalau enggak ya gak akan disebutkan KPR FLPP,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu kepada landbank.co.id Kamis, 21 Agustus 2025.
Menurut Ara, berbagai insentif telah diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah kepemilikan rumah, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bantuan pembiayaan lainnya.
“Beliau memang pro rakyat kecil, makanya intervensi negara sudah banyak seperti PPN, BPHTB gratis, BPG gratis, kuotanya paling banyak. Ini wujud dari politik anggaran Presiden Prabowo yang pro terhadap rakyat kecil. Kalau enggak, enggak mungkin sampai 350 ribu (Kuota KPR FLPP),” jelasnya.
Lebih lanjut, Ara mengungkapkan bahwa dalam rapat kabinet, pihaknya telah menyampaikan permohonan untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta rumah. Salah satu solusi utama yang diandalkan adalah pembangunan rumah subsidi.
“Tahun depan terus terang dalam rapat kabinet sudah memohon untuk backlog yang 9,9 juta yang tidak punya rumah itu saya percaya solusinya adalah rumah subsidi,” tuturnya.
Sementara itu, untuk sekitar 29 juta rumah yang tidak layak huni, pemerintah berupaya mengoptimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang fokus pada renovasi rumah, bukan pembangunan baru.
“Kenapa swasta? Karena tidak pakai uang negara, lalu kenapa BSPS? Itu bukan membangun tetapi merenovasi. Rata-rata renovasi rumah itu 30 juta, bagaimana tidak bagus itu,” pungkasnya.
(*)