Untuk itu, jelas Heru, BP Tapera juga akan terus mendorong agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur agar bisa mengakses KPR FLPP untuk bisa memiliki rumah subsidi.
“Perlu upaya maksimal dari seluruh pihak dalam rangka pencapaian target penyaluran pembiayaan FLPP khususnya di Provinsi Jawa Timur sehingga mencapai paling sedikit 10 persen dari target nasional pada Tahun 2025,” tutur Heru.
KPR FLPP, imbuhnya, merupakan pembiayaan perumahan bagi MBR dimana uang muka untuk rumah subsidi hanya 1 persen dari harga jual, suku bunga tetap 5 persen sampai lunas, maksimal tenor KPR selama 20 tahun dan angsuran terjangkau mulai dari Rp1 jutaan.
Selain itu, tambahnya, juga ada premi asuransi dan PPN gratis dan rumah subsidi berkualitas.
“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui ketersediaan stok dan lokasi rumah FLPP bisa mengunjungi www.sikumbang.tapera.go.id,” urai Heru.
Baca juga: Pemerintah Sediakan Rp130 Triliun untuk Kredit Program Perumahan (KPP)
Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat PSMTI Teguh Kinarto menyatakan terimakasih atas dukungan dan penyampaian informasi KPP dan FLPP ini.
“Terimakasih kepada Kementerian PKP dan BP Tapera atas informasi terkait KPP dan FLPP ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Dewan Pelindung PSMTI, Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa keterlibatan UMKM dalam pembangunan perumahan akan membawa Indonesia menjadi negara maju dan perekonomian meningkat.
“Adanya terobosan dari Kementerian PKP dengan menyalurkan KPP ini akan mempu mendorong para pengembang dan UMKM untuk membangun rumah bagi MBR,” tutur Dahlan.
Baca juga: Syarat Kredit Program Perumahan
(*)
