Jakarta, landbank.co.id– PT PP Properti Tbk (PPRO) mengungkapkan peringkat empat obligasi milik Perseroan untuk periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026.
Dalam keterangan tertulisnya, Dyah Rahadyannie, direktur utama PT PP Properti Tbk menerangkan, keempat obligasi itu hasil Pemeringkatan Pemantauan Khusus (Special Review) yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dia menerangkan, berdasarkan Surat No. RC-1027/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 diberitahukan peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B PT PP Properti Tbk yaitu idCCC (Triple C), untuk periode 8 Agustus 2025 sampai dengan 1 Agustus 2026.
Kedua, berdasarkan Surat No. RC-1027A/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 diberitahukan peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri B PT PP Properti Tbk yaitu idCCC (Triple C), untuk periode 8 Agustus 2025 sampai dengan 1 Agustus 2026.
Baca juga: PPRO Mencatat Peningkatan Penjualan Hunian
Lalu, berdasarkan Surat No. RC-1027B/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 diberitahukan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2022 Seri B PT PP Properti Tbk yaitu idCCC (Triple C), untuk periode 8 Agustus 2025 sampai dengan 1 Agustus 2026.
Selain itu, berdasarkan Surat No. RC-1028/PEF-DIR/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 diberitahukan Peringkat atas PT PP Properti Tbk yaitu idCCC/Stable (Triple C; Stable Outlook), untuk periode 8 Agustus 2025 sampai dengan 1 Agustus 2026.
Kantongi Laba
Sementara itu, pendapatan PT PP Properti Tbk (PPRO) turun sekitar 25 persen pada semester pertama 2025 disandingkan dengan periode sama 2024.
Laporan keuangan PT PP Properti Tbk memerlihatkan bahwa emiten berkode saham PPRO ini membukukan pendapatan Rp142,24 miiar sepanjang enam bulan pertama 2025.
Baca juga: Homologasi Tercapai, Manajemen PPRO Kian Optimistis
Sebaliknya, pada semester pertama 2024, pendapatan PT PP Properti Tbk masih bertengger di level Rp189,81 miliar.
Sepanjang Januari-Juni 2025, pendapatan utama PP Properti berasal dari penjualan apartemen, yakni sebesar Rp72,08 miliar atau sekitar 51 persen dari total pendapatan.
Lalu, dua penyumbang terbesar lainnya berasal dari bisnis hotel Rp40,32 miliar (28 persen) dan penjualan perumahan Rp15,15 miliar (11 persen).
Di sisi lain, sekalipun pendapatan usaha menurun, PP Properti berhasil membalikan keadaan di bottom line dengan membungkus laba bersih.
Hal itu tidak terlepas dari adanya peningkatan penghasilan lain-lain sebesar Rp176,37 miliar dan mampu menekan beban keuangan dari Rp463,58 miliar menjadi Rp104,82 miliar, PPRO mampu mencetak laba bersih.
Per akhir Juni 2025, laba bersih PPRO tercatat sebesar Rp47,18 miliar, sebaliknya, pada semester pertama 2024 masih merugi Rp459,57 miliar.
Sementara itu, jumlah aset PPRO per akhir Juni 2025 tercatat senilai Rp17,88 triliun, sedangkan pada akhir Desember 2024 sebesar Rp18,24 triliun.
Anak usaha PT PP (Persero) Tbk ini berhasil memangkas liabilitas pada semester pertama 2025 dibandingkan per akhir 2024, yakni dari Rp16,04 triliun menjadi Rp8,01 triliun.
Baca juga: PP Properti Membalikan Keadaan, Kantongi Laba
Ekuitas PPRO melambung dari Rp2,19 triliun pada akhir 2024 menjadi Rp9,86 triliun pada semester pertama 2025.
Manajemen PP Properti pernah mengatakan bahwa untuk tahun 2025 Perseroan masih berfokus untuk perbaikan dari sisi internal dimana Perseroan akan membentuk tim pengendali penyehatan keuangan dan juga optimalisasi aset yang dimiliki.
Terkait optimalisasi aset, salah satunya melalui penjualan unit siap huni (ready stock) sehingga dapat menunjukkan kapabilitas Perseroan yang mengutamakan kehati-hatian (prudent) kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan juga memulihkan dari branding PPRO itu sendiri.
Di fase berikutnya, Perseroan akan terus meningkatkan dari sisi prosedural operasional Perseroan melalui task force yang akan dibentuk, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) Perseroan.
Baca juga: Begini Peringkat Obligasi PPRO Terkini
Per akhir Juni 2025, pemegang saham PP Properti terdiri atas PT PP (Persero) Tbk sebesar 64,96 persen, masyarakat 34,97 persen, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pembangunan Perumahan (YKKPP) 0,07 persen.
(*)