Jakarta, landbank.co.id– Perhatian pemerintah terhadap renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kian meninggi pada 2026.
Sepak terjang renovasi rumah yang digulirkan pemerintah itu tercermin lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikawal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk renovasi rumah rakyat miskin, yaitu 400 ribu rumah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dilansir laman PKP, baru-baru ini.
Angka itu meningkat signifikan bila dibandingkan alokasi anggaran serupa pada 2025 yang membidik 40 ribu rumah tidak layak huni (RTLH).
Baca juga: Serah Terima Kunci Program Bebenah Kampung di Jakarta
Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program perumahan tahun depan.
“Tahun 2026, program-program perumahan berlanjut, BSPS hampir 400 ribu rumah dan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 350 ribu unit sehingga dalam satu tahun dukungan dari APBN diberikan bagi lebih 700 ribu rumah,” jelas Febrio di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Terpisah, kata Menteri PKP, mulai tahun 2026, tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak mendapatkan program renovasi rumah.
Dia menyatakan bahwa langkah ini sebagai perubahan besar dalam mendistribusikan bantuan sosial negara, yang memastikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh daerah.
Baca juga: 2026, Pemerintah Siapkan APBN untuk Lebih 700 Ribu Rumah Subsidi
Sekalipun demikian, kata dia, penyediaan dan peningkatan kualitas rumah rakyat tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh ekosistem, termasuk kalangan dunia usaha.
“Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk dari Kadin (Kamar Dagang dan Industri),” ujar Menteri PKP dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
